Nilai-nilai Kemanusiaan PAK - Kelompok VII

Kelompok VII

Tingkat/ Jurusan       : I/ Pendidikan Agama Kristen

Mata Kuliah               : Ilmu Budaya Dasar

Dosen Pengampu      : Pdt. Edward Simon Sinaga, M. Th

Agama dan Pluralisme

Dalam perkembangan agama-agama dapat kita jumpai beragam ajaran-ajaran agama dan sesuai dengan itu agama Yahudi, Kristen dan Islam sering mengalami degradasi. Hanya agama Budha yang jarang dan bahkan tidak pernah mencurahkan darah. Setiap peristiwa itu meninggalkan luka tersendiri.

Kita tidak dapat meniadakan sejarah, namun kita harus belajar dari sana dengan harapan pada abad ke-21 tidak ada lagi terjadinya relativisme.

Indonesia merupakan Negara paling plural di dunia, dengan beragam suku dan agama; maka kita dapat bersatu apabila kita dengan senang hati mau mengakui kemajemukan. Persatuan dalam Negara Indonesia sekarang diancam dengan kehadiran eksklusivisme yang memaksakan pandangan mereka. Tapi kita haruslah memahami bahwa setiap kelompok bebas menurut cita-citanya sendiri dan tidak ada kelompok yang dapat memaksakan kehendaknya.

Sebagai Negara yang penuh dengan keberagaman, maka pluralisme adalah nilai yang paling hakiki bagi Negara Indonesia.

Seorang yang pluralis menerima bahwa setiap manusia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, percaya bahwa masing-masing memiliki kebenaran; tetapi bersatu dalam nilai yang kita miliki bersama.

I.        Pluralisme dan Reaktualisasi Pancasila

Di masa-masa akhir ini pluralisme sedang hangat dibicarakan. Hal itu dikarenakan pluralisme mengalami ancaman.

1.1.  Pandangan Kristiani

Orang Kristen yakin bahwa tidak ada jalan kehidupan selain Kristus (bnd. Yoh. 11:6). Bagaimana orang Kristen memandang pluralisme?

Masing-masing yakin akan kebenaran agama sendiri, maka dalam kebenaran memang ada eksklusivisme. Tidak mungkin menganggap bahwa agama yang berbeda dengan kepercayaan kita sebagai benar. Namun menurut pandangan agama Katolik tidak boleh ada eksklusivisme, mereka yakin bahwa agama lain juga memiliki nilai-nilai dan kebenaran; meskipun kebenaran sepenuhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus.

Katolik berpandangan bahwa di luar gereja pun baik yang tidak dibaptis dapat beroleh keselamatan/ masuk surga. Itu merupakan ajaran resmi orang Katolik dengan memandang bahwa keselamatan karena Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang.

1.2.  Reaktualisasi Pancasila

Dalam nilai-nilai Pancasila semua warga Negara sama saja, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pancasila memecahkan permasalahan perbedaan dalam Negara Indonesia.

Namun aktualisasi dari ke-lima sila itu sering hanya setengah cerita saja. Pancasila bukanlah sesuatu hal yang mengundang kontroversi maka dari itu gampang disetujui, meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila kesediaan setiap masyarakat menerima kenyataan bahwa Indonesia sebuah pluralitas, artinya harus bersedia menerima kekhasan masing-masing. Pokoknya pemaksaan terhadap pandangan hidup kepada orang lain harus dibuang. Sehingga dapat merasa berada di rumah sendiri, merasa aman dan dilindungi.

Salah satu dari nilai pluralisme yang paling penting adalah toleransi, yaitu kesediaan untuk mengakui, menghargai keberadaan kelompok lain dalam kebudayaannya.

II.               Agama, Titik Lemah Bangsa Indonesia

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” masih belum jelas di dalam pelaksanaannya. Masalah rumah ibadah cenderung meracuni hubungan umat beragama dan selalu terjadi kekerasan. Dan yang sangat memilukan polisi sebagai penganyom masayarakat malah membiarkan kekerasan terjadi dan perusahaan daerah yang menentukan ijin perdirian gereja sering tidak berfungsi sedikitpun.

2.1.  Dua Perkembangan yang Berlawanan

15 tahun terakhir hubungan Kristen-Islam jauh lebih membaik. Para tokoh-tokoh agama berkomunikasi baik dengan agama-agama lainnya.

Namun di dalam keselarasan itu terjadi kebalikan, pluralisme mulai digerogoti. Banyak sekali organisasi lokal yang menolak adanya pembangunan gereja, hai ini terjadi karena mungkin adanya penghasutan.

2.2.  Negara

Negara adalah tempat kita berdemokrasi, saling mendukung dan menegakkan keadilan. Negara memerlukan pemimpin yang kuat dan tegas dalam menentang segala ketidakadilan. Namun fakta yang kita temui sekarang ternyata pemimpin belum cukup tegas dalam meyuarakan keadilan. Ancaman kekerasan tidak ditindak dengan tegas. Kalau pemerintah nasional/ pusat saja tidak memiliki karakter untuk itu, apalagi daerah yang berhadapan langsung dengan umat beragama.

Maka dari itu kita sangat membutuhkan pemimpin yang sangat berkarakter.

III.           Hal Penodaan Agama-Beberapa Catatan

Beberapa pertimbangan mengenai tiga istilah kunci dalam pasal 1 dan 4 UU No. 1/ PNPS/ 1965. Istilah itu adalah “penodaan agama,” “penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama” dan sebagai latar belakang “kebebasan beragama.”

3.1.  Penodaan Agama

Penodaan agama adalah tindakan lahiriah yang dilakukan dengan maksud menghina kepercayaan orang lain.

Berbeda keyakinan bukanlah merupakan penodaan agama. Umat Islam tidak terhina karena umat Kristen tidak mengikuti kitab suci serta nabinya, begitu juga dengan umat Kristen tidak merasa terhina apabila umat Islam tidak menerima Yesus sebagai Tuhan.

3.2.  Penafsiran/ Kegiatan Menyimpang dari Pokok-pokok Ajaran Agama

Menyimpang berarti lari dari jalur. Seharusnya sebuah UU tidak berbicara menyimpang, melainkan istilah yang lebih netral yaitu berbeda. Istilah menyimpang dengan sendirinya berpihak. Artinya bahwa akan muncul pandangan relativisme di mana sebuah agama dapat mengatakan agamanyalah yang benar bukan agama orang lain.

3.3.  Kebebasan beragama

Pembahasan di atas menjadi pertimbangan, apabila Negara masih tetap menggunakan istilah tersebut, dengan pandangan suatu kepercayaan itu tidak dibenarkan dengan alasan “menyimpang.” Maka hal ini akan bertentangan dengan UU yang menjamin kebebasan beragama.

Apakah kebebasan beragama ada batasnya? Jelaslah tidak. Jelas bahwa setiap orang berhak mengikuti kepercayaannya masing-masing tanpa memandang minoritas/  mayoritas. Itulah yang menjadi inti dari kebebasan beragama, bahwa pihak lain tidak berhak mencampuri ajaran agama orang lain.

Maka dari itu sebuah kepercayaan tidak berhak menuntut kepada Negara bahwa agama orang lain itu menyimpang dan untuk membatasi agama orang lain. Oleh sebab itu Negara tidak berhak menyatakan/ memberu label “menyimpang” kepada sebuah kepercayaan.

IV.           Kekerasan atas Nama Agama

Indonesia sebagai Negara hukum perlu menegakkan kembali keberadaan hukum. Dalam Negara hukum segala yang bertentangan dengan hukum harus ditindak dengan hukum. Apabila masyarakat memahami bahwa pelaksanaan hukum adalah tanpa pandang bulu, maka tidak akan ada lagi istilah main hakim sendiri.

4.1.  Kekerasan Komunal

Kekerasan komunal adalah kekerasan yang terjadi antar komunitas-komunitas yang bersifat suku, ras, agama maupun golongan. Kekerasan ini terjadi apabila adanya keterlibatan komunitas. Biasanya dipicu apabila adanya salah satu dari anggota yang mengalami sesuatu hal yang dipandang buruk. Maka akan muncul perasaan emosi yang berlebihan tanpa memperhatikan kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini biasanya disebabkan oleh rasa solidaritas yang berlebihan.

Konflik komunal yang melibatkan agama jarang terjadi. Yang menjadi gawat adalah ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada anggota agama misalnya Kristen dan Islam maka akan muncul solidaritas keumatan. Apabila komunitas terlibat maka sering menjadi masalah agama. Akhirnya terjadi kekerasan antar agama.

Konflik komunal bernuansa agama tidak dapat dipecahkan dengan melibatkan agama, melainkan dengan membawa mereka yang dalam konflik ke dalam komunikasi yang baik.

Maka dari itu tanggungjawab seorang agamawan sangatlah besar. Seorang agamawan tidak boleh terikat dalam komunalisme. Tokoh agamawan sendiri harus memahami agama lain sebagai saingan dalam artian secara sehat, di mana kita menganggap agama lain sebagai jalan masing-masing dalam dalam kehendak Sang Pencipta. Hal itu mengandaikan kita bersedia membersihkan diri dari emosi-emosi yang tidak baik dari rasa benci dan dendam.

4.2.  Kekerasan Bermotivasi Agama

Kekerasan yang bermotivasi agama adalah kekerasan yang paling mengkhawatirkan dan juga mengerikan, karena agama berusaha untuk menyingkirkan saingannya.

Hubungan Islam-Kristen meninggalkan kisah yang sangat pilu dalam perang salib (abad ke-11 s/d 13).

Situasi yang menegangkan ini terlihat dalam ketidaksediaan untuk bersifat toleran. Sudah jelas bahwa agama tidak boleh ada paksaan, agama seharusnya menjadi pembela dalam arti yang luas: bahwa setiap orang berhak mengikuti suara hatinya.

Kalau sistem kekerasan dalam agama masih dibiarkan maka akan merusak harkat dan martabat agama itu sendiri.

4.3.  Perlu Penyembuhan

Kekerasan oleh orang-orang beragama dalam masyarakat ada sesuatu yang harus diobati. Kemampuan bertoleransi perlu dibangun kembali. Mari kita sepakati bahwa konflik-konflik tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Kekerasan berarti menempatkan diri pada posisi Allah.

Keagamaan yang benar adalah rendah hati dan menyerahkan penilaian kepada Allah.

V.               Analisa

Indonesia merupakan nergara paling plural di dunia. Oleh karena itu kita hanya dapat bersatu apabila kita dengan senang hati dapat menerima perbedaan yang ada.

Permasalahan agama di Indonesia adalah permasalahan yang sangat memilukan sebab banyak sekali terjadi kesalahan yang mengatasnamakan agama. Padahal agama seharusnya menjadi pelindung namun ternyata tidak.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia Pancasila diharapkan dapat menjadi pemersatu bangsa dalam setiap perbedaan yang begitu plural itu, namun ternyata pelaksanaanya masih sering hanya seperti angan-angan saja. Sebenarnya nilai yang perlu ditanamkan adalah rasa toleransi yang tinggi, sehingga mau menerima perbedaan yang ada. Maka dari itu perlu adanya pemimpin yang berideologi tinggi dalam memacu rasa toleransi di masyarakat.

Lagipula pada zaman sekarang tidak saatnya kita memikirkan diri kita msaing-masing, sudah saatnya kita bersatu memajukan bangsa Indonesia.

Nama-nama Kelompok VII

-          Tuah Ginting

-          Timothy P. Saragi

-          Esra Lumbantobing

Daftar Pustaka

Suseno, F. M. (2015). Kebangsaan Demokrasi Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.