Nilai-nilai Kemanusiaan Teo. IC - Kelompok VI

Nama                          : Chyntya Saragih

  Citra Theresia Tarigan

  Desima Simanjuntak

  Jonson Silalahi

 Micah Sellly Manalu

Tingkat/jurusan        : I-C/Theology

Mata Kuliah               : Ilmu Budaya Dasar

Dosen                          : Pdt Edward Simon Sinaga M.Th

Dehumanisme Politik Agama di Indonesia

I.                   Pendahuluan

Pada saat ini banyak isu-isu tentang agama-agama yang belum diakui terjadi dehumanisasi politik dalam agama terhadap penganut agama yang tidak diakui. Mereka diperlakukan tidak adil terhadap Negara. Padahal mereka juga bagian dari warga Negara Indonesia. Didalam landasan Pancasila dan Konstitusi dikatakan bebas untuk beragama. Dalam sajian ini terlihat Romo Mangun menegaskan konsep manusia humanis yang harus ditekankan dalam kehidupan beragama. Untuk lebih dalam lagi, kami akan membahas bagaimana Dehumanisme Politik Agama di Indonesia. Semoga sajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.  

II.                Pembahasan [1]

Romo Mangun sangat gencar menawarkan konsep manusia humanis untuk melawan semua bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dari pengalaman hidupnya, dia menemukan bahwa yang selalu menjadi korban oleh pihak yang lebih kuat, baik dalam masa kemerdekaan maupun masa pembangunan, tiada lain adalah rakyat kecil, khususnya yang miskin, terlebih perempuan dan anak-anak.

Dehumanisme pemerintah dalam bidang pembangunan agama ditandai dengan berbagai kebijakan dan dominasi yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penganut agama minoritas, khusunya penganut agama-agama diluar 6 agama yang “diakui” pemerintah. Kebijakan dehumanisme itu sangat kasat mata terlihat pada pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.1.            Perlukah Kolom Agama dalam KTP ?

Sebagai bangsa kita bangga dengan slogan bhineka tunggal ika. Artinya, kita sadar bahwa keberagaman atau  pluralitas adalah fakta sosiologis.

            Di masyarakat kita jumpai penganut Baha’I, Tao, Sikh, Yahudi, Kristen Orthodoks, dan juga agama-agama perenial (tidak punya bentuk formal). Bahkan, tidak sedikit mengaku tidak beragama. Selain itu, dikenal juga ratusan kepercayaan local (indigeneous religions), seperti Parmalim di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sapto Darmo di Jawa Tengah, Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat, Tolotang di Sulawesi Selatan. Data tentang kebhinekaan agama tersebut tak muncul dalam dokumenresmi Negara, melainkan hanya ditemukan dalam laporan LSM pegiat pluralisme, seperti Indonesian Conference on Religion for Peace (ICRP), dan sejumlah dokumen organisasi HAM.

            Persoalannya, pemerintah tak sungguh-sungguh mengatur kehidupan umat beragama dengan prinsip humanisme yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga sesuai landasan Pancasila dan Konstitusi, serta semboyan bhineka tunggal ika. Mengapa harus ada agama diakui dan yang tidak diakui ? Lalu apa kriteria pemerintah mengakui agama ? Bukankah Konstitusi (Pasal 29) menyebutkan jaminan kebebasan beragama semua warga, tanpa kecuali ?

            Dari situlah muncul kebijakan dehumanisme berupa pencantum kolom agama dalam KTP. Aturan tersebut sangat diskriminatif karena agama yang boleh diisi dalam kolom tersebut hanyalah agama yang diakui pemerintah, yaitu 6 agama. Pemerintah Jokowi mengajukan kebijakan baru, boleh mengosongkan kolom agama di KTP bagi penganut diluar 6 agama yang diakui. Jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan, demikian sebaliknya. Jika ada warga yang terpaksa memilih agama lain hanya karna agama yang dianut tidak termasuk dalam daftar agama yang diakui Negara. Dehumanisme politik agama tersebut menyebabkan para penganut selain 6 agama tersebut tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah seperti penganut 6 agama dimaksud, mereka juga tidak memperoleh dana bantuan, fasilitas dan berbagai perlindungan yang diberikan pemerintah, padahal mereka adalah sesama anak bangsa. Inilah yang disebut diskriminatif.

            Dalam perlakuan ini, solusi yang tepat adalah mendorong pemerintah menerapkan humanisme politik dalam bidang agama sehingga terkikis semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap penganut agama diluar 6 agama tersebut. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memenuhi hak sipil dan politik semua penganut agama dan kepercayaan dinegeri ini, termasuk juga mereka yang mengaku tidak beragama. Semua penganut agama memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama, tanpa diskriminasi sedikit pun. Sebab, kita semua adalah satu bangsa, bangsa Indonesia.

2.2.            Pentingnya Kebebasan Beragama

Fakta kebhinekaan agama di Indonesia melatarbelakangi adanya prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi. UUD 1945, terutama setelah diamandemen secara tegas pula mencantumkan hak atas kebebasan beragama. Artinya, kebebasan beragama di Indonesia telah menjadi konstitusional dari setiap warga Negara Indonesia. Hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer material dan nonmaterial sebagai makhluk yang bermartabat (dignity).

Untuk konteks Indonesia, jaminan kebebasan beragama terlihat jelas pada sejumlah kebijakan berikut :

1.               UUD 1945 pasal 28 E

Ayat 1 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Ayat 2 : Setiap orang berhak diatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

2.               UUD 1945 pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3.               UU No.12 tahun 2005 pasal 18

Ayat 1 : Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Ayat 2 : tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Yang terpenting adalah setiap warga menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu dan mencederai sesama warga bangsa, dan memaksakan agama pada orang lain, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain.

            Syarat bahwa semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan, pembodohan, penipuan serta pemaksaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu, dalam upaya dakwah atau penyebaran agama, tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apapun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dan kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu. Prinsip dakwah seperti itulah yang dipraktikkan Romo Mangun. Ia memiliki prinsip bahwa menjadi seorang pastor tidak hanya berbatas melayani umatnya, melainkan semua umat manusia. Dalam pelayannya dimasyarakat, dia tidak membeda-bedakan penganut agama, semua dilihatnya dalam esensi yang mendalam, yakni sebagai makhluk manusia.

2.3.            Pembatasan Hak Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apapun agamanya. Pembatasan kebebasan beragama mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan, mengejawantah atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang yang termasuk dalam lokus kebebasan bertindak (freedom act).

Dengan demikian, tujuan utama pembatasan itu adalah untuk menyangkal ancaman terhadap keselamatan atas kehidupan, integritas, kesehatan warga Negara atau kepemilikan mereka. Namun harus selalu diingat bahwa semua bentuk keselamatan masyarakat, bukan untuk mengurangi, apalagi membelenggu kebebasan masyarakat.

2.4.            Menegakkan Prinsip Pluralisme Agama

Salah satu bentuk upaya konkret untuk mengikis dehumanisme dalam bidang agama adalah menegakkan prinsip pluralisme agama. Pluralisme agama adalah lawan dari eksklusivisme agama. Pluralisme hendaklah dimaknai bahwa setiap pemeluk agama harus berani mengakui eksistensi dan hak agama lain dan selanjutnya bersedia aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan berbagai agama menuju terciptanya suatu keharmonisan masyarakat.

Dalam konteks bangsa Indonesia yang secara sosiologis sangat plural, cara pandang keagamaan yang toleran, pluralis, dan peaceful sangat diperlukan untuk menjaga bumi pertiwi ini agar tidak larut dalam konflik, tidak tenggelam dalam jurang pertikaian, kekerasan, dan peperangan. Humanisme adalah cita-cita dasar berdirinya Negara Indonesia.

III.             Analisa

Agama sekarang ini sedang menghadapi krisis yang adakalanya tidak disadari oleh agama dan Negara. Di dalam beragama, manusia wajib mendapatkan haknya sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Yang dimana Hak Asasi Manusia itu adalah perkara yang masih kontroversial, baik pada taraf nasional maupun internasional. Barangkali kontroversi itu sedikit banyak dipengaruhi oleh gelombang postmodernisme yang sangat ambigu tapi mungkin juga merupakan reaksi alamiah yang wajar atas proses globalisasi.

Tapi dalam kenyataannya, akibat kebebasan manusia selalu dapat memperlakukan manusia lainnya sebagai alat, sebagai objek. Hak-hak manusia bisa saja beragam, tapi martabat atau nilai-nilai seorang manusia sebagai manusia, lepas dari ras, kultur, jabatan, atau agama apapun tentunya sama dan satu. Pada dasarnya semua orang itu sebagai manusia sama-sama memiliki nilai atau “harga’ yang sama. Itulah juga salah satu implikasi bila HAM kita dianggap sebagai standart minimal yaitu merupakan tantangan agar nilai-nilai tradisional kita sendiri dimurnikan. Dimurnikan artinya disesuaikan dengan pemahaman kita yang telah berkembang tentang apa itu menjadi manusia.

Salah satu petanda dari adanya puralis dalam kehidupan masyarakat ialah tidak adanya kesatuan kehendak atau tidak adanya kehendak bersama (common will). Masing-masing kelompok sebagai unsur dari masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, berbeda-beda, tidak saling menunjang dan mempertahankan pola tindakan dan cara hidup masing-masing. Hasilnya masyarakat sebagai keseluruhan tidak memiliki kehendak bersama. Seperti terlihat dalam fakta Koran KOMPAS[2], yang berjudul “Pluralisme, Perbanyak Dialog Lintas Agama”, mengatakan bahwa Negara perlu terus mendorong dialog lintas agama demi membendung fanatisme buta. Jangan sampai Negara gaduh lantasan fanatisme buta dari kelompok tertentu. Seperti dalam sajian dikatakan bahwa ada agama yang di dehumanisme karena agamanya tidak diakui Negara. Negara harus bertindak tegas, bahwa agama yang belum diakui juga harus mendapat perlakuan yang sama seperti 6 agama yang diakui di Negara. Agama yang diakui maupun Negara, juga harus perlu melakukan dialog kepada agama yang belum diakui. Karena penganut agama yang belum diakui itu juga warga Negara Indonesia yang harus selayaknya juga mendapat Hak Asasi Manusia. Jika Negara memberikan bantuan kepada warga Negara, tidak seharusnya melihat dari apa agama yang dianut seseorang itu. Sangat menyedihkan jika Negara membuat hal tersebut, penganut agama yang belum diakui akan berbohong. Hal tersebut sudah dikatakan dengan dehumanisme terhadapat agama. Adanya politik-politik dehumanisme terhadap agama, khusunya agama yang belum diakui di Negara. Kita tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus menganut agama-agama yang diakui Negara, karena itulah agama yang mereka anut dari nenek moyang mereka.

Dari sikap ini kita kita dapat berdialog dengan penganut-penganut tersebut. Karena dari sikap Negara yang intoleransi terhadap agama yang belum diakui adanya kurang pemahaman kepada mereka. Kerukunan antarumat beragama tercipta ketika para pemuka agama bersatu mencari titk temu atas permasalahan dehumanisme terhasap agama. Dialog lintas agama menjadi tempat untuk mempelajari dan mengetahui keberagaman agama. Dialog digunakan sebagai wadah yang tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga memaparkan keadaan. Kajian tentang agama harus dilihat dari berbagai sisi, prinsip, sejarah, dan hal-hal positif. Pemahaman agama juga perlu dipelajari dari sisi pengetahuan empris, tidak sekedar doktrin. Dialog lintas agama dapat memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antarkelompok. Karena itu keberagaman harus dibina untuk mencegah terjadinya dehumanisasi agama.

Dapat juga kita lihat di GBKP pada dulunya semasa jabatan Presiden Soeharto, mengatakan orang yang tidak beragama, sama dengan komunis, maka dari itu banyak orang yang masuk Kristen dengan terpaksa. Karena dari pernyataan itu, maka GBKP pada saat itu membaptis kurang lebih 23.000 orang. Dari hal ini kita melihat bahwa adanya dehumanisasi politik dalam agama pada saat itu. Mungkin pada saat terjadinya pembaptisan massal tersebut, orang-orang itu belum dengan sepenuh hati dan agar mereka tidak dikatakan sebagai orang komunis.

IV.             Kesimpulan

Dari pembahasan ini, kami menyimpulkan bahwa di Indonesia sekarang ini terjadi keterlibatan dehumanisasi terhadap agama, yang terkhususnya pada agama-agama yang tidak resmi di Indonesia. Agama yang tidak resmi itu tidak diperlakukan adil oleh Negara. Padahal dalam UUD, Pancasila, dan Konstitusiterlihat kebijakan Indonesia yang menyatakan setiap orang bebas beragama. Dalam masalah pembuatan KTP pun, penganut agama yang tidak resmi harus menghadapi ketidakadilan. Mereka harus berdusta dalam mengakui agama apa dia, untuk dapat membuat sebuah KTP.

Dari kebebasan beragama, dalam sajian ini juga dijelaskan bahwa adanya pembatasan hak bebas beragama. Hak itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesame. Dan dari semua itu, dapat diatasi dengan menegakkan prinsip pluralisme agama. Ini salah satu konkret untuk mengikis adanya dehumanisme dalam bidang agama.

V.                Refleksi theologis

Dari pemparan diatas, kami merefleksikan bahwa jangan menghakimi orang-orang yang butuh perhatian dan orang-orang yang tertindas, dapat kita juga lihat dalam nats alkitab “Yesaya 59:4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi degan alasan teguh”. Jika agama yang tidak diakui masih warga Negara Indonesia, mengapa kita sebagai Negara harus menghakiminya dengan harus menganut agama yang resmi baru dapat perhatian oleh Negara. Hal itu bukan menjadi alasan yang benar bagi mereka, karna mereka juga butuh perhatian dari Negara dan tidak seharusnya dihakimi. Dan dari situasi ini terlihat juga ketidakadilan terhadap penganut agama yang tidak resmi. Kita sebagai calon-calon hamba-hamba Tuhan belajar dari pelajaran ini, bahwa kita dituntut untuk menegakkan keadilan terhadap siapapun itu, sebab didalam nats alkitab “Yakobus 2:1”, dikatakan ”sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka”. Jangan lah iman kita buat sia-sia jika kita tidak melakukan keadilan, dan kita amalkan dengan memandang siapa orang yang kita bantu itu. Kenapa kita harus menegakkan keadilan, karna Allah kita itu adil, seperti tertulis dalam Mazmur 116:5, ”Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang”. Maka dari itu, dengan kita memahami pembahasan kita kali ini, kita merenungkan bahwa kita harus bersikap adil tanpa memandang siapa mereka.

VI.             Daftar pustaka

Forum Mangunwijawa, Dehumanisme Politik Agama di Indonesia, halaman 95-109

KOMPAS, Pluralime, Perbanyak Dialog Lintas Agama, hal.12, kolom 4, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016

---

[1] Forum Mangunwijawa, Dehumanisme Politik Agama di Indonesia, halaman 95-109

[2] KOMPAS, Pluralime, Perbanyak Dialog Lintas Agama, hal.12, kolom 4, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.