Nilai-nilai Kemanusiaan Teo. ID - Kelompok I

Nama                          : Boston Sinaga

                                      Dina Laura Sirait

  Enhot Efraim Girsang

  James Simson Simanullang

  Rovina Helpriani Silalahi

Tingkat/Jurusan        : I-D/Theologia

Mata Kuliah               : Ilmu Budaya Dasar
Dosen                          : Pdt. Edward Simon Sinaga,  M. Th

Humanisme Religius dan Nasionalisme yang Terbuka, Faham Dasar Pendidikan Mangunwijaya

I.                   Pendahuluan

Romo Mangun adalah seorang penulis Religius, budayawan, pendidik, intelektual, arsitek, penulis novel, aktivis sosial, pemikir politik, dan lain-lain. Romo Mangun juga mempunyai peran yang besar dalam bidang pendidikan, tetapi gagasannya barangkali masih kurang banyak dikembangkan dalam wacana publik. Misalnya pemikirannya tentang ‘Gereja Diaspora’ yang dalam teologi katolik pasti menjadi sesuatu yang kontroversial atau inkonvensional. Ada butir- butir yang cukup jelas dalam pemikirannya, namun masih bersifat embrional dan masih potensial untuk dilanjutkan dengan segala implikasinya, misalnya humanisme religius, nasionalisme yang terbuka, manusia Pasca-Indonesia dan Pasca-Einstein. Romo Mangun meninggal menjelang milenium ketiga ini, beliau tidak sempat memasuki era itu, tetapi sudah mengantisipasinya dalam berbagai pemikiran. Kematian Romo Mangun seperti membawa pesan simbolis, bahwa pemikiran-pemikiran Romo Mangun memang berperan mengantar kita untuk memasuki era baru.[1] Dan disini kami akan memaparkan tentang humanisme religius dan nasionalisme yang terbuka, dan prospek pendidikan dalam manusia pasca Indonesia. Besar harapan kami, sajian ini dapat menambah wawasan kita bersama.

II.                Pembahasan

2.1  Humanisme Religius[2]

Ada dua sikap menghadapi humanisme di millenium ketiga saat itu: sikap optimistis dan sikap pesimistis. Sikap optimistis dicerminkan misalnya oleh sebuah simposium, yang diselenggarakan oleh kelompok Forum 2001, yang dirintis oleh Fons Elders (Humanism Toward the Third Millenium, 1993) sejak runtuhnya tembok Berlin 1998. Forum ini menyadari adanya keragaman budaya di satu pihakdan saling ketergantungan satu sama lain di lain pihak, maka Forum 2001 mengupayakan kerja sama mencari titik temu dalam berbagai hal. Simposium pertama diselenggarakan di Tempio Pausiana, 1992 menghasilkan gagasan ke depan tentang humanisme baru. Harapan-harapan akan munculnya humanisme yang lebih terbuka, toleran. Para pemrasaran diminta dari berbagai macam aliran pemikiran, tak kurang dari Mohammed Arkoun (Aljazair), DuoDuo (Tiongkok), Franco Ferucci (Italia), Grazia Marciano (Italia), Andrei Piseu (Romania), Mogobe Ramose (Zimbabwe), Fons Elders (Belanda) sendiri.

Di pihak lain ada pesimisme seperti digambarkan Francis Fukuyama dalam The End of History and the last man (1992) yang menginsinuasikan, tidak adanya lagi harapan akan kebaruan dalam prospek kemanusiaan, meski pun diktator-diktator sudah tumbang satu demi satu, dan totalitarianisme (komunisme) hancur oleh perkembangan “masyarakat-warga” (Civil Society), pembaruan politik ada dimana-mana, perestroika di Rusia dan demokrasi di Barat, namun menurut Fukuyama, sejarah berakhir dengan bentuk demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis.

Pendidikan selalu bertolak dari humanisme kiranya bukan hal yang asing.  Driyarkarya mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk “pemanusiaan manusia” melalui proses “humanisasi” dan “homanisasi”, atau dengan ringkas disebut sebagai pendidikan humaniora. Demikianpun keyakinan Romo Mangun, setiap sistem pendidikan ditentukan oleh filsafat tentang manusia dan citra manusianya yang dianut, sehingga tidak pernah netral”. Maka, visi seseorang tentang manusia, sangat menentukan isi pendidikannya dan berpengaruh dalam uraiannya; apakah ia penganut faham pesimistis ataukah optimistis tentang masa depan manusia, apakah ia religius atau sekuler, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlulah disini mulai dengan melihat isi kemanusiaan Romo Mangun, untuk sampai pada visinya pendidikannya.

Faham kemanusiaan Romo Mangun boleh dikata tak terlepaskan dari faham religiusitas. Ketika pandangan Romo Mangun dibandingkan dengan pendapat Rudolf Otto (The Idea of the Holy, London, Oxford Univ, 1952) bahwa manusia adalah mahluk religius (homo religiosus), demikian setiap manusia serta-merta bersifat religius; bahwa ada sifat yang disebut “suci” yang berbeda dari sekadar “rasional” dan “baik” dalam arti moral. Religius disini tidak harus diartikan sebagai pemeluk agama tertentu, melainkan adanya kecenderungan dan kesadaran yang akan ilahi, yang mengatasi kekecilan manusia atau rasa kemahlukan (creature feeling), atau rasa ketergantungan (feeling of dependence) pada sesuatu yang lain. Dan dalam arti ini, bisa diperdebatkan apakah seseorang ateis (tidak percaya aakan Tuhan) mesti berlawanan dengan religiositas, sebab bisa saja seseorang bersifat religius , meskipun tidak beragama. Bagi Romo Mangun hal demikian tidak mustahil, karena sifat manusia yang religius itu. Isu yang menjadi keprihatinan Romo Mangun bukanlah soal dialog agama, atau pembicaraan tentang perbedaan ajaran agama-agama yang satu dengan yang lain, melainkan bagaimana mereka bekerja sama dalam berbagai macam bidang, dengan semangat kemanusiaan yang sama, merasakan keprihatinan yang sama sebagai manusia kecil.

Faham humanisme religius ini juga tampak dalam penghayatan Romo Mangun sebagai Pastor, yang tidak konvensional. Panggilan imamatnya berakar dan diinspirasikan oleh daya tarik rakyat yang miskin, dan bukan panggilan kegerejaan/keagamaan sebagaimana kebanyakan pastor. Iman Kristennya, jabatan imamnya, hanyalah titik tolak, sedang tujuannya adalah kemanusiaan umum. Maka, baginya agama lain bukan menjadi saingan, apalagi musuh, melainkan teman kerja, kolega di dalam membangun kemanusiaan, khususnya dalam melayani rakyat yang miskin. Tekanan kemanusiaan dalam kegiatan sosial, pembelaan korban, atau pun pemberdayaan orang-orang kecil itu begitu besar pada diri Romo Mangun, sehingga aspek religiositasnya kadang tenggelam di dalamnya, atau menyatu, identik dengan kemanusiaan itu sendiri. Mangunwijaya tidak memberikan uraian komprehensif tentang visi humanisme religius; ia tidak memaparkan secara khusus atau memberikan rumusan tentang visinya itu, tetapi hal itudengan mudah bisa kita tangkap dari penghayatan hidupnya dan dari karangan-karangannya. Demikian pun pandangannya dalam hal pendidikan, lebih bersifat visioner dan profetis, mengkritik pendidikan yang mengarah pada persaingan dan mengangkat pendidikan yang membangun kerja sama.

2.2  Nasionalisme yang Terbuka

Humanisme Romo Mangun  bukanlah ideologi universal yang abstrak, melainkan mempunyai akar juga pada keindonesiaan dan nasionalisme yang konkret, tanpa harus jatuh pada chauvinisme, yang sering dikutipnya sebagai moto Britania Raya (Jenderal Louis Mountbatten), right or wrong my country atau xenophobia (anti-orang asing/negara asing); karena dalam pemikirannya, nasionalisme ini nantinya harus berkembang menjadi Pasca-Indonesia.

Untuk memulai akar nasionalisme ini, pokok kedua yang bisa dielaborasi adalah keyakinan Romo Mangun pada keunggulan angkatan 1928, yang dia bedakan dari angkatan lain, tetapi terutama angkatan 1945. Menurut Romo Mangun generasi 1928 merupakan arketipe generasi pembaharu, dengan munculnya intelektual, pemikir-pemikir nasionalis, yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”, di Belanda para mahasiswa Indonesia mendirikan “Perhimpunan Indonesia”, di Indonesia sendiri muncul dua kelompok studi, Indonesische Studie Club di Surabaya yang didirikan oleh Dr. Soetomo, Algemene Studie Club di Bandung dipimpin oleh Soekarno; dan sesudah munculnya partai-partai politik sejak 1912, mereka menggalang “Pemufakatan Perkumpulan-perkumpulan Politik kebangsaan Indonesia”(PPKI). Dalam kongresnya yang kedua pada Oktober 1928 itulah PPKI menyatakan “Sumpah Pemuda” yang fenomenal. Corak intelektual dari kaum muda didikan Belanda ini menurut Romo Mangun sangat berlainan dengan corak militeristik kaum muda didikan Jepang, yang menumbuhkan angkatan 1945. Corak intelektual adalah kemampuan berpikir kritis dan berani, berpandangan luas dan universal, mampu berwacana dan berdiplomasi, menghasilkan gagasan-gagasan pembaruan yangs segar. Tetapi, Romo Mangun tidak banyak menaruh perhatian pada generasi sebelum 1928, yakni generasi 1908 yang merupakan awal munculnya pemikiran tentang bangsa, dengan lahirnya Boedi Oetomo. Acapkali Romo Mangun menyamakan keduanya dalam corak semangat yang sama, padahal ada perbedaan yang cukup signifikan. Angkatan 1908 lebih banyak bergerak di wilayah budaya dibandingkan politik, hal ini dapat dimaklumi karena mereka masih dalam pemikiran kebangsaan yang awal.Era awal Renaisans Indoneisa dapat dikatakan hasil politik etis (ethisce politiek) yang diresmikan Ratu Wihelmina pada tahun 1901 adalah munculnya priayi baru, elite baru, menggantikan priayi lama, para elite bangsawan, dan dengan itu juga pergantian kepemimpinan sosial. Kebanyakan “priayi baru” intelektual golongan ini adalah lulusan dokter dan guru, yang dari sifat dan pekerjaannya memang lebih mandiri dan mempunyai kebebasan bergerak dan pergaulan dengan masyarakat luas, daripada para pegawai pemerintah (ambteenar) atau pegawai perusahaan. Merekalah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran mendalam tentang kebangsaan dan kemanusiaan, yang dikagumi oleh Romo Mangunwijaya.Tanpa mengelaborasi perbedaan corak intelektual dari kedua priayi baru awal, yang masih bergerak dalam bidang pelayanan pemerintahan kolonial, Romo Mangun  tanmpaknya menyamakan keduanya dan membeeri penilaian positif pada inisiatif dan kebangkitan kaum intelektual yang bergerak dalam perlawanan politik dan kesadaran berbangsa, karena peran pembaruan dan pernyataan kekerdekaan mereka. Yang mengagumkan menurut Romo Mangun, “sebagai karya raksasa, nyaris mukjizat” adalah keberhasilan mereka menyatakan kesatuan nusa, bangsa, dan bahasa, mengingat bangsa kita, sebelum adanya politik devide et impera sudah terpecah-belah dan saling baku hantam mati-matian.[3]Nasionalisme modern ini menggunakan landasan pengalaman bersama sebagai kaum terjajah dan cita-cita untuk mendirikan sebuah nation state yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.[4]

2.3  Prospek Pendidikan: Manusia Pasca-Indonesia[5]

Untuk mencari dasar-dasar humanism untuk mileniun ketiga, Mohammed Arkou, professor Sorbonne kelahiran Aljazair, dalam forum 2001 membedakan dua macam Negara secular Eropa. Yang pertama adalah “skular natural”, dimana negara dan agama dipisahkan dan Negara tidak mengurus sama sekali agama; yang lain adalah “sekuler pluralis” dimana Negara mempunyai kepedulian pada semua agama dan memperlakukan mereka secara sama. Arkoun menyatakan bahwa Negara “ sekuler pluralis” seperti Belanda (sich) menjaga, “masyarakat warga” (civil society)dan menjamin kebebasan semua orang. Ideologi kebebasan (the ideology of liberation) semacam ini belum bisa diharapkan dari masyarakat Timur Tengah, karena mereka baru saja mengalami kebebasan dari penjajahan. Meteka belum mengalami evolusi historis yang mmemungkinkan perkembangan pluralisme; pengalaman penjajahan dan dominasi dari bangsa asing yang kaya merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka pendekatan humanis.

Dalam forum 2001 itu pula Andrei Plesu, professor sejarah politik dan agama dari Romania menambahkan bahwa retorika humanisme dewasa ini didominasi pemikiran Barat Eropa, seolah-olah ide mereka merupakan satu-satunya yang harus dicapai. Humanisme semacam itu, kata Plesu adlah humanism abstrak, imperasonal, yag tidak mempunyai karaakter-karakter khas dari berbagai komunitas. Pelsu setuju dengan Arkoun tentang Negara “sekuler pluralis”, tetapi menambahkan bahwa humanisme harus mempunyai sikap yang jelas terhadap agama. Ada dua kemungkinan, humanisme bisa menolak agama yang dogmatis dan absolutis, dan humanisme bisa menyesuaikan diri dengan agama. kedua posisi ini layak di diskusikan, terkait juga dengan konsep mereka tentang agama, sebab jika mereka menolak agama. Semua pemeluk agama mempunyai konsep sendiri dan ingin merumuskan “agama” menurut prespektif penghayatannya sendiri. Akan tatapi, yang jelas mereka menolak jikalau humanisme justru menjadi inti agama, atau menjadi “agama” itu sendiri. Humanisme memang harus menentukan sikap terhadap agama, tetapi tidak bisa menggantikannya. Dan pancasila adalah hasil finalnya, diman “humanisme” terumuskan dalam sila kedua dan sikap terhadap “agama” dirumuskan dalam sila pertama. Pendidikan haruslah bersifat terbuka kea rah masa depan, mencerahkan dan mengembangkan kebaruan, melawan status quo atau reproduksi dan penerrusan ide-ide lama, yang oleh Romo Mangun disebut sebagai sekadar “sosialisasi”, sebagai mana dianut kaum feudal dan orde baru.

Romo Mangun banyak mengkritik program pemerintahan yang bersifat penyeragaman, brainwashing, formal, dan birokratis dan kurang member ruang bagi kretivitas anak didik dan menekankan kreativitas, eksplorasi, penyadaran dan pengaturan diri. Untuk itu perlu perbaikan sistem pendidikan, hubungan guru-murid harus di perbaiki dalam situasi kekeluargaan dan hidup bersama (convivium), pola pendidikan harus memberi lebih banyak peluang untuk anak didik dalam mengungkapkan pengalaman mereka, membina kerjasama (dan bukan persaingan) dalam kelompok. Seluruh kepentingan unsur dan dimensi pendidikan yang mengarah kedepan ini dapat direngkuh dalam kerangka besar yang sesuai dengan pandangan tentang manusia Indonesia.

III.             Analisa

Romo Mangun adalah seorang humanis religius dan juga seorang pastor yang  seluruh hidup dan karyanya untuk memperjuangkan terwujudnya humanisme. Romo Mangun juga mempunyai peran yang besar dalam bidang pendidikan. Humanisme menuntut pembaruan hidup dan terlebih sikap yang terus-menerus mau menjadi manusiawi dan menghargai kemanusiaan. Menurut Romo Mangun ada dua sikap menghadapi humanisme yaitu, sikap optimistis dan sikap psimistis. Sikap optimistis dicerminkan oleh sebuah simposium  yang akan mengasilkan gagasan kedepan tentang humanisme baru dan harapan akan munculnya humanisme yang lebih terbuka. Dan sikap pesimis digambarkan Francis Fukuyama dalam The End of History and the last man(1992), yang menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan akan kebaruan dalam prospek kemanusiaan, meskipun diktator-diktator sudah tumbang satu demi satu.  Pendidikan selalu bertolak belakang dengan humanisme dan bukan karena hal asing, Diryakara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk “pemanusiaan manusia”, melalui peroses “humanisasi” dan “hominasi” atau dengan singkat disebut sebagai pendidikan humaniora. Kami juga dapat memahami bahwa pendidikan harus bersifat terbuka kearah masa depan, mencerahkan dan mengembangkan kebaruan, melawan reproduksi dan penerusan ide-ide lama. Isu yang menjadi keprihatianan dari Romo Mangun adalah bagaimana agama bekerjasama dalam berbagai bidang, meningkatkan rasa keinklusivismean dengan semangat kemanusiaan yang sama, merasakan keprihatinan yang sama sebagai manusia yang kecil. dan disini juga dijelaskan bahwa humanisme harus mempunyai sikap yang jelas terhadap agama. Humanisme bisa menolak agama yang dogmatis dan absolutis, dan humanisme bisa menyesuaikan diri dengan agama.Humanisme memang harus menentuka sikap terhadap agama, tetapi tidak bisa menggantikannya. Dan Panacasila adalah hasil akhir dimana “humanisme” terumuskan dalam sila kedua sikap terhadap “agama” dirumuskan dalam sila pertama. Sila pertama Pancasila mengamanatkan agar antar pengikut agama saling hormat menghormati dan hidup berdampingan secara damai, dan kemanusiaan dan humanisme yanng terkandung dalam sila kedua. Kami juga menganalisa tentang presiden pertama Indonesia Bung Karno yang terkait dengan Nasionalisme Humanis.  

Menggagas Nasionalisme Humanis Bung Karno

Kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia ketiga, tidak hanya melahirkan pemikiran humanisme universal. Kedua etos itu melahirkan gagasan nasionalisme humanis yang merupakan kritik terhadap nasionalisme barat yang agresif, dan didorong oleh etos kapitalisme yang kemudian melahirkan imperialisme modern. Imperialisme inilah, diyakini Bung Karno sebagai penyebab masyarakat negara-negara dunia ketiga sulit ke luar dari kemelut kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik terhadap nasionalisme barat inilah, yang menjadi gagasan utama nasionalisme humanis Bung Karno. Nasionalisme humanis dibangun atas dasar prinsip, setiap bangsa mampu memberikan sumbangan dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, serta untuk pengembangan nilai-nilai humanisme sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat bangsa itu. Tidak hanya paham kebebasan, keadilan dan kesetaraan, tetapi paham toleransi adalah hal yang perlu mendapat perhatian dalam tata pergaulan internasional. Nasionalisme yang berlandaskan pada toleransi ini tidak hanya dapat menciptakan perdamaian dunia, tetapi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gagasan nasionalisme humanis itu merupakan garis besar pemikiran Bung Karno yang didiskusikan dalam tulisan ini. Meskipun dalam berbagai tulisan dapat ditelusuri, bahwa dasar pemikiran Bung Karno  dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan hakiki bersifat universal, prinsip utama (asas) pemikiran bersumber pada tuntutan hati/budi nurani manusia (the social consicience of man). Tidak mengherankan bila Bung Karno muda dari awal berjuang, senantiasa menegaskan tuntutan revolusi rakyat Indonesia. Tidak hanya sekadar merdeka, tetapi lebih dari itu yaitu memperjuangkan kebebasan sesuai dengan kodrat manusia (hak-hak asasi manusia). Pemikiran ini tercermin antara lain dalam pidato Bung Karno.

"....bahwa revolusi kita ini adalah sebagian saja daripada revolusi kemanusiaan. Cita-cita revolusi kita adalah, kataku, konggruen dengan the social consicience of man".

"....bahwa semboyan kita adalah freedom to be free, bebas untuk merdeka. Buat apa ada freedom of speech, freedom of creed, freedom from want, freedom of form fear, jikalau tidak ada kebebasan untuk merdeka". Kutipan di atas dapat dimaknai, perjuangan rakyat Indonesia yang dikobarkan Bung Karno tidak hanya sebatas merebut kemerdekaan dari kolonial dan tercukupinya sandang pangan, tetapi juga sebuah perjuangan aspirasi kemanusiaan yang di dalamnya terkandung perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat manusia. Tidak mengherankan bila arah perjuangan Bung Karno adalah pembebasan anak manusia dari segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Di masa Kolonial

Tahap awal perjuangan, Bung Karno berupaya membekali diri dengan pengetahuan tentang sosialis liberal, seluk beluk sistem Imperialisme, memahami kerangka analisis (epistimologis) Marxian, memperkaya pengalaman empiris, serta berusaha memahami realitas sosial dinamika kehidupan masyarakat, internasional dan nasional, pada awal dan pertengahan abad ke- 20. Berdasarkan pengetahuan itu Bung Karno berusaha mengkonstruksi sistem pengetahuan dan memformulasikan plat form perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari penindasan kolonial. Plat form dirumuskan dalam bentuk azas Marhaenisme sebagai landasan organisasi perjuangan (PNI).  Disusun berdasarkan realitas sosial bahwa tanpa melakukan perlawanan secara revolusioner terhadap feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme sangat tidak mungkin membebaskan anak bangsa dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan penindasan manusia atas manusia, serta penindasan bangsa atas bangsa. Pemikiran ini dijadikan konsep dasar dalam menentukan strategi dan arah perjuangan. Pada tahap ini Bung Karno merumuskan pemikiran itu ke dalam asas Marhaenisme. Asas Marhaenisme bila ditelusuri dari berbagai tulisan Bung Karno, mengandung sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi. Karena dalam asas Marhaenisme sarat dengan nuansa untuk memperjuangkan kepentingan kaum tertindas, dengan upaya menghapuskan pemerasan dan mempersatukan semua golongan yang tertindas (Marhaen). Mempersatukan kekuatan semua golongan tertindas yang antikapitalis dan imperialis, tampaknya, diletakkan sebagai pilar utama untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan, di tataran nasional semangat Marhaenisme dijadikan kekuatan ideologi dalam menggalang dan menyusun kekuatan, dan mengarahkan kekuatan masa aksi untuk melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran politik kolektif kaum Marhaen yang tertindas, dijadikan alat perekat dalam membangun semangat kerjasama dan gotong royong untuk mencapai tujuan perjuangan, yakni merebut kekuasaan dalam upaya melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, kapitalisme dan imperialisme. Di ambang pintu kemerdekaan, pemikiran Bung Karno itu menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan dasar negara, Pancasila. Pancasila dasar negara yang di dalamnya terkandung semangat toleransi "semua buat semua". Pemikiran itu jelas sebagai upaya untuk menyatukan semua golongan dan menyatukan semua kepentingan golongan ke dalam satu kepentingan bangsa, dengan semboyan berbeda-beda tetapi satu (Bhineka Tunggal Ika). Pancasila sebagai perekat kepentingan bangsa mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan (humanistik), kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan.

Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan dicapai dan dapat dipertahankan, cita-cita luhur untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal mulai diperjuangkan. Usaha-usaha perbaikan sosial menuju kehidupan lebih manusiawi terus ditegakkan. Salah satu upaya untuk mencapai gagasan itu, diwujudkan dengan melawan kekuatan kolonialis, kapitalis, imperialis, melalui penggalangan kekuatan bangsa-bangsa tertindas melalui gerakan non-blok yang diawali dengan konsperensi Asia Afrika di Bandung. Gerakan ini melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting menyangkut nasib bangsa-bangsa terjajah. Penggalangan kekuatan nasionalisme negara-negara tertindas ini, menyebabkan kolonialisme penjajah berangsur-angsur runtuh ditandai dengan lenyapnya penjajahan, dan satu per satu bangsa-bangsa Asia Afrika merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Setelah itu konstelasi masyarakat internasional mengalami perubahan. Meskipun kemerdekaan telah terwujud, tetapi kolonialisme dan imperialisme tetap eksis. Melalui metamorfosa institusi, kapitalisme dan imperialisme menjelma menjadi apa yang diyakini Bung Karno sebagai kapitalisme modern dan imperialisme modern. Memanfaatkan lembaga-lembaga internasional (PBB, IMF, dll), perusahaan multi dan trans nasional praktek imperialisme tetap eksis, dan dengan berbagai upaya berusaha mendominasi serta mensubordinasi bangsa-bangsa baru merdeka dunia ketiga. Dominasi tidak secara fisik lagi, tetapi lebih bersifat ideologi di bungkus teori mission sacree (misi suci) melalui kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi. Dengan bahasa yang berbeda, Bung Karno menggambarkan bahwa imperialisme modern menjadikan Indonesia sebagai daerah penanaman modal (daerah pengusahaan dari kapital lebih) dalam kegiatan perdagangan dan industri, membuat rakyat menjadi bodoh. Ketika konstelasi politik dunia masih diwarnai oleh dua kekuatan ideologis, yaitu ideologi kapitalisme dan komunisme, masyarakat dunia mengalami perang dingin. Kedua kekuatan itu secara nyata berusaha dengan berbagai cara untuk mendominasi dunia. Dalam menyikapi situasi perang dingin itu dan tetap berpegang teguh pada tuntutan hati/budi nurani manusia, yakni pembebasan dari penindasan, eksploitasi kapitalis dan imperialis serta untuk menciptakan perdamaian dunia, Bung Karno berusaha mengembangkan beberapa pemikiran. Pertama, pada tataran internasional Bung Karno berusaha membangun kekuatan politik dengan menggalang kekuatan negara-negara dunia ketiga ke dalam kekuatan politik Non Blok. Kemudian kekuatan Dunia Ketiga ini oleh Bung Karno disebut dengan New Emerging Forces (Nefo). Dengan penuh keyakinan Bung Karno mengharapkan bahwa kekuatan Dunia Baru yang terdiri dari kekuatan negara-negara Islam, Sosialis dan Nasionalis ini dapat mengurangi dan menghalangi serta membebaskan negara-negara Asia dan Afrika dari belenggu dominasi dua kekuatan dunia. Untuk mendapat dukungan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan dihadapkan dengan realitas sosial serta kehidupan politik saat itu, di dalam negeri Bung Karno membentuk kekuatan politik dengan mengembangkan strategi Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis). Strategi ini banyak menapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena dianggap memberikan peluang pada komunis untuk berkembang dan berpengaruh di Indonesia. Bahkan, strategi ini oleh lawan politik Bung Karno, terutama yang memihak kepentingan kaum kapitalis dan imperialis, dipakai sebagai alat untuk menyerang dan melemahkan posisi Bung Karno. Menghadapi serangan itu, sikap nonekonomi Bung Karno terhadap imperialisme modern semakin radikal. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan di bidang politik, salah satu strategi yang diterapkan Bung Karno adalah menarik diri dari PBB, yang saat itu dipandang sebagai instrumen imperialisme modern dalam rangka memenuhi hasrat menguasai dunia ketiga. Kedua, untuk tidak tergantung dengan kapitalis dan imperialis, Bung Karno berusaha menegakkan kedaulatan ekonomi dengan prinsip self help dan self reliance. Pada tararan nasionalis diterapkan sistem ekonomi Berdikari bersifat self containing. Kekuatan ekonomi rakyat diupayakan lepas dari bayang-bayang dan pengaruh imperialisme modern. Sistem ekonomi Berdikari bukan tertutup untuk investasi asing, tetapi memperluas kerjasama internasional yang sejajar dan saling menguntungkan, serta tidak menciptakan ketergantungan. Ketiga, dalam bidang budaya diupayakan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Secara konsisten Bung Karno menekankan bahwa perlu mengikis eksistensi budaya feodalis.[6]

Dari paparan di atas dapat kita cermati bahwa paham nasionalisme humanis Bung Karno tidak hanya dijadikan sebagai landasan utama perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga diupayakan sebagai dasar untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, dengan mengorbankan toleransi dan semangat nasionalisme negara-negara dunia ketiga, agar terbebas dari penindasan dan ekploitasi. Juga dapat dicermati bahwa paham nasionalisme humanis dikonstruksikan berdasarkan pada prinsip humanistik egaletarian, menolak individualisme dan menolak dengan tegas penindasan (eksploitasi) serta menyerukan berjuang secara revolusioner untuk menghancurkan sistem kapitalis dan imperialis yang menindas anak manusia.  Memperjuangkan kebebasan, menegakkan kesamaan, keadilan, kedaulatan dan self suffcient (kemandirian) adalah jalan untuk menciptakan dunia baru yang damai.

IV.             Kesimpulan

Nilai nasionalisme yang berlandaskan budaya religius dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan preventif terhadap budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia, meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan dunia maya dan tidak ada unsur pendidikan. Dan lebih  melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak orangtua menerapkan sistem pendidikan keluarga yang humanis religius.Sudah saatnya para pemuda dan pemudi Indonesia di zaman modern ini melakukan perubahan . Maka dibutuhkan komitmen orang tua, guru, dan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme yang bernafaskan budaya humanis religius.

V.                Daftar Pustaka

Sumber Buku

Hikam Muhammad A.S, Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia,Jakarta: Erlangga, 1999

Y.B. Mangumwijaya, Humanisme, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015

Sumber Elektronik

http://elcheirefy.blogspot.co.id/2012/03/menggagas-nasionalisme-humanis-bung.html diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 09.45 WIB

---

[1]. Y.B Mangumwijaya, Humanisme, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), 2-4

[2]. Y.B Mangumwijaya, Humanisme,4-9

[3]. Y.B Mangumwijaya, Humanisme, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015

[4]   Muhammad A.S. Hikam, Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1999), 101

[5]. Y.B Mangumwijaya, Humanisme, 9-13

[6] http://elcheirefy.blogspot.co.id/2012/03/menggagas-nasionalisme-humanis-bung.html diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 09.45 WIB