Nilai-nilai Kemanusiaan Teo. IB - Kelompok VII

Nama                          : Angelia Friska Siahaan

                                       Elia Endo Munthe

                                       Inmawani Saragih

                                       Ronika Nursagi Panjaitan

Tingkat/Jurusan        : I-B / Theologia

Mata Kuliah               : Ilmu Budaya Dasar

Dosen                          : Pdt. Edward Simon Sinaga, M. Th.

Agama dan Pluralisme ( Pluralisme dan Reaktualisasi Pancasila, Agama Titik

 Lemah Bangsa Indonesia? Hal Penodaaan Agama-Beberapa Catatan, Kekerasan Atas

Nama Agama)

 I.            Pendahuluan

Pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok  yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antar sesama. Pluralisme juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universalnya masing masing. Dalam pemaparan kali ini kami para Penyaji akan membahas bagaimana pluralisme itu dan reaktualisasi dalam Pancasila dan bagaimana titik lemah bangsa Indonesia dalam menanggapi Pluralisme serta berbagai kekerasan yang mengatas namakan Agama. Semoga sajian kali ini dapat menambah wawasan kita bersama. Tuhan Yesus Memberkati.

 II.         Pembahasan

2.1.                   Pluralisme Dan Reaktualisasi Pancasila

2.1.1.Pandangan Kristiani

Orang Kristiani mesti yakin bahwa Yesus, dan hanya Yesus adalah “ialah kehidupan dan kebenaran dan tidak ada jalan sampai ke Bapa kecuali melalui Yesus” (bdk. Yoh 14 : 6). Dan “tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis 4 : 12).

Pluralisme dalam arti sebenarnya adalah sebagai keterbukaan dan kebaikan hati terhadap agama-agama lain dituntut dari umat Kristiani. Pluralisme itu tidak mengandaikan pengakuan pada kebenaran agama lain. Masing-masing yakin akan kebenaran agamanya sendiri, tetapi bersedia menerima umat dan agama lain dalam keberlainannya. Dan bukan urusan kita menilai orang atau umat atau agama lain. Larangan menghakimi dan mengkafirkan agama lain (Matius 5 : 20) juga berlaku dalam sikap terhadap agama lain.[1] Pluralisme menggambarkan semata-mata fakta yang ada di antara umat manusia mengenai keberagaman tradisi dan praktik Agama sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu jalan yang benar untuk menjadi beragama, agama yang dimiliki oleh orang-orang di dunia memilki integritasnya masing-masing, dan tiap usaha harus dilakukan untuk memahami dan menghormati berbagai agama dalam kerangkanya masing-masing.[2]

Maka dalam kebenaran memang ada eksklusivisme: Tidak mungkin menganggap segala ajaran benar. Orang Katolik mengakui bahwa dalam agama-agama lain juga ada nilai-nilai dan kebenaran, meskipun kebenaran penuh hanya ada dalam Yesus Kristus. Orang yang memandang agama lain jelek seluruhnya tidak mungkin menjadi seorang Pluralis.

Pandangan bahwa di luar Gereja, yang tidak dibaptis juga dapat masuk Surga merupakan ajaran resmi Gereja Katolik (dan baru saja dibenarkan juga bagi anak kecil/ janin/bayi yang mati tak dibaptis). Jadi kita boleh mengharapkan bahwa Allah menawarkan keselamatan pada semua orang. Orang Katolik tidak perlu takut bahwa anggota keluarga atau teman yang beragama lain lalu tidak bisa masuk surga. Namun ia memang yakin bahwa mereka semua selamat karena Yesus. Meskipun mereka baru sadar akan mengetahuinya dengan penuh gembira setelah kematian.[3]

2.1.2.Pandangan Islam

Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI  menerbitkan Fatwa yang melarang Pluralisme. Dalam Fatwa tersebut, Pluralisme agama, sebagai objek persoalan yang ditanggapi, didefinisikan sebagai :

“Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di Surga”

2.1.3.                        Pandangan Hindu

Setiap kali orang Hindu mendukung universialisme Radikal, dan secara bombastik memproklamasikan bahwa “ Semua agama adalah sama”.

2.1.4.                        Pandangan Buddha

Kita harus mencontoh pandangan Buddha tentang toleransi beragama, Raja Asoka membuat dekrit di batu cadas gunung (hingga kini masih dapat di baca) yang berbunyi:

“Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaiknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membuat agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri disamping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir ”bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri” maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga beredia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain.[4]

2.1.5.                  Reaktualisasi Pancasila[5]

Dalam Pancasila bangsa Indonesia secara resmi sepakat bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semua warga negara sama saja menjadi warga negara, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama, tanpa dibedakan menurut agama. Indonesia berdasarkan Pada KeTuhanan Yang Maha Esa dan Empat Prinsip etika politik ( empat sila) lain, maka karena itu mempunyai ruang bagi semua.

Nilai-nilai dasar Pancasila yang perlu diaktualisasikan adalah kesediaan untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing, jadi kesediaan untuk menghormati dan mendukung kemajemukan bangsa dan untuk senantiasa menata kehidupan bangsa ini secara inklusif.

Maka aktualisasi nilai-nilai pancasila tak lain berarti aktualisasi kesediaan seluruh komponen masyarakat untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia itu sebuah Pluralitas, artinya saling menerima dalam kekhasan masing-masing. Itu  juga berarti kesediaan bahwa tidak ada bagian kelompok merasa berhak untuk memaksakan apa yang diyakininya sendiri kepada seluruh masyarakat. Pokoknya, memaksakan cara hidup kepada orang lain di negara Pancasila harus dibuang. Itu berarti bahwa segenap warga dan kelompok warga, entah apa yang menjadi keyakinan religius mereka, merasa aman dan dilindungi dan diakui sebagai warga negara penuh diantara kita.

Salah satu nilai paling tinggi Pluralisme adalah toleransi. Dari rasa toleransi  ini kemudian akan lahirlah rasa saling harga-menghargai, tenggang rasa yang akhirnya dapat menciptakan kerukunan hidup beragama. Dan dengan adanya kerukunan umat beragama, maka upaya untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat diwujudkan.[6] Yang perlu diajarkan kepada generasi muda bangsa adalah kesediaan dan kemampuan psikis untuk hidup berdampingan dengan saudara-saudari yang berbeda suku, adat, bahasa, agamanya, atau sama agamanya tapi perbeda penghayatannya. Semua harus dilindungi agar bisa hidup dan beribadat menurut suara hati mereka sendiri. Pluralisme membutuhkan kemampuan untuk menerima perbedaan, tanpa terus marah-marah dan mau menyamaratakan semuanya. Disitu perlu pendidikan untuk berkomunikasi/bergaul dengan saudara-saudari sebangsa yang berbeda.

2.2.                   Agama Titik Lemah Bangsa Indonesia

Merosotnya toleransi masyarakat itu mengkhawatirkan. Masalah rumah ibadat cenderung meracuni hubungan antar umat beragama, meningkatkan ketegangan, dan selalu bisa meledak dalam kekerasan. Yang sangat mencolok adalah polisi tidak sungguh-sungguh melindungi, melainkan membiarkan kekerasan terjadi. Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB) yang pernah diharapkan membantu mengatasi sikap picik intoleran itu sering tidak berfungsi sama sekali.

2.2.1.                        Dua perkembangan Berlawanan

Sebetulnya 15 tahun terakhir ini hubungan antara Kristen dan Islam menjadi jauh lebih akrab. Para tokoh nasional dan juga tokoh lokal berkomunikasi baik satu sama lain dan bahkan terbangun hubungan saling percaya. Bukti kesejatian perbaikan hubungan itu adalah waktu konflik agama di Indonesia Timur. Konflik itu tidak meluap keluar daerah dan tidak dimanfaatkan di Jawa atau di Sumatera untuk memanaskan situasi. Tetapi, para tokoh agama berusaha untuk mencari perdamaian.

Disisi lain ada juga seoalah-olah Pluraluisme digerogoti diduga karena perkembangan organisasi yang keras. Yang barangkali lebih jahat adalah pengaruh hasutan. Inilah yang dipertanyakan mengapa hubungan baik dapat digerogoti oleh sikap-sikap yang buruk.

2.2.2.                        Negara

Negara seharusnya  membina masyarakat supaya saling menerima. Pimpinan nasional seharusnya mempunyai keberanian untuk menyerukan kepada bangsa Indonesia agar bersedia menjamin kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan mereka yang berbeda agama yang paling disayangkan bahwa ancaman dan kekerasan tidak langsung ditindak dengan tegas. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah  Zero tolerance  terhadap kekerasan. Namun di negara kita alat negara tidak berani berhadapan dengan keberingasan atas nama agama. Amat memalukan bahwa pimpinan nasional tidak mempunyai keberanian untuk memperingatkan bangsa bahwa kelompok-kelompok itu pun warga negara yang wajib kita hormati hak-haknya serta kita jamin keutuhan dan keamanan mereka.

2.3.                  Hal Penodaan Agama : Beberapa Catatan

2.3.1.                        “Penodaan Agama”

Penodaan Agama adalah tindakan lahiriah dengan maksud menjelekkan atau menghina atau mengotori atau memperlakukan tidak dengan hormat yang semestinya suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbol-simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, dan lain-lain.

Yang tidak termasuk penodaan agama adalah apabila seseorang atau sekelompok orang memercayai sesuatu, atau melakukan suatu praktik keagamaan, atau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran atau keyakinan atau ritus agama lain. Yang penting disini adalah prinsipnya bahwa hanya berbeda keyakinan atau ajaran atau praktik keagamaan dengan sendirinya tidak merupakan penghinaan/penodaan.

2.3.2.      Penafsiran / Kegiatan Menyimpang dari Pokok-Pokok Ajaran Agama

Menyimpang berarti menyimpang dari jalan yang benar. Yang memakai istilah menyimpang adalah pihak yang merasa paling benar. Menyimpang hanya dapat dipakai oleh “orang dalam”, sedangkan bagi “orang luar” yang nyata adalah “perbedaan”. Contoh: Gereja Katolik dapat menyatakan ajaran Saksi Yehowa sebagai ajaran “menyimpang” dari ajaran Kristiani, sedangkan orang luar tidak dapat mengatakan demikian; ia hanya dapat mengatakan bahwa ajaran Kristianitas Saksi Yehowa sangat berbeda dengan ajaran Gereja Katolik.

Satu-satunya yang secara Objektif dapat menilai mana yang benar adalah Allah sendiri, dan setiap orang/lembaga manusia yang mengklaim bahwa dirinya dapat menilai secara objektif berarti dia juga menempatkan dirinya sebagai Allah.

2.3.3.                        Hal Kebebasan Beragama

“Suatu ajaran/penafsiran menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama” tidak ada dalam kompetensi negara. Apabila negara tetap memakainya, negara itu melanggar kewajibannya untuk bersikap netral. Kalau memang mau dilarang atau dibatasi, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan terhadap kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar kita.

 Hakikat kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk meyakini serta untuk hidup, beribadat, dan berkomunikasi, sesuai dengan apa yang diyakini sebaagai panggilan/tuntutan Tuhan/Yang mutlak. Inti kebebasan agama adalah kewajiban mutlak setiap orang untuk taat kepada apa yang disadarinya sebagai tuntutan Allah. Setiap orang wajib mengikuti apa yang diyakininya. Karena itu setiap orang berhak menuntut agar kebebasan beragamanya dihormati  dan dijamin. Kebebasan beragama jelas tidak tak terbatas. Batas itu adalah hak-hak orang lain, lalu tata tertib dan kesusilaan menurut apa yang umum berlaku  dalam masyarakat itu. Misalnya, tidak ada orang berhak mengganggu orang lain ats nama agamanya sendiri.

Jelas juga bahwa kebebasan beragama sama sekali tidak dapat dibatasi atas dasar bahwa ada orang/kelompok/umat lain tidak menyetujui ajaran/ibadat mereka, entah mereka yang tidak setuju merupakan mayoritas ataau minoritas. Justru itulah inti kebebasan beragama bahwa pihak lain tidak berhak mencampuri keyakinan /kegiatan religius seseorang/sekelompok orang.

Kesimpulannya, ialah bahwa tidak ada hak negara untuk memberi label “menyimpang” kepada suatu agama.

2.4.                   Tusuk, Lalu Apa Lagi ?

Penusukan adalah puncak ketegangan dan kekerasan yang menjadi masalah serius adalah situasi yang mirip terdapat juga disekian tempat lain. Sudah bertahun-tahun masalah tempat ibadah mengganggu bahkan cenderung meracuni hubungan baik antara umat beragama di Indonesia. Dalam situasi ini pimpinan nasional harus membuktikan diri. Dari mereka diharapkan kejernihan visi dan keberanian untuk bicara kepada masyarakat.

2.4.1.                        SKB

Masalah SKB 2006 menunjukkan bahwa SKB itu tumpul. Negara berwenang menata rumah ibadat namun FKUB sering tidak berfungsi. Yang perlu dibicarakan adalah bagaimana menangani pluralitas keagamaan di wilayah tanggungjawab mereka.

2.4.2.                        Sesudah Ditusuk

Para pemimpin harus menunjukkan keberanian moral untuk menyatakan komitmen mereka pada hak yang sama para minoritas untuk beribadat. Mereka yang memerlukan rumah ibadat perlu sabar dan mampu merebut hati masyarakat setempat. Untuk itu kita pasti akan mendapat dukungan masyarakat.

2.5.                   Kekerasan Atas Nama Agama

Kekerasan bisa terjadi karena pelbagai alasan. Misalnya, karena emosi, misalnya  mau membalas dendam. Kekerasan juga merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik yaitu konflik kepentingan yang tidak bisa selalu dihindari. Dan rasionalnya dengan cara pemecahan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipahami dan ditanggapi, jadi pemecahan konflik objektif, sesuai dengan situasi; kalau hukum berlaku, maka konflik tidak ditentukan oleh kekuatan pukul mereka yang bersangkutan, melainkan secara masuk akal.

Oleh karena itu cara beradap penyelesaian setiap konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai adalah melalui hukum. Bagi bangsa Indonesia amat sangat penting mengembalikan negara Hukum. Dalam negara hukum, tindakan yang bertentangan tanpa kecuali akan dihukum. Apabila masyarakat dapat mengandaikan bahwa hukum selalu dilaksanakan tanpa pandang bulu, masyarakat tidak akan main hakim sendiri.

2.5.1.                        Kekerasan Komunal

Kekerasan Komunal dimaksud konflik diantara komunitas-komunitas yang ciri khasnya bersifat kesukuan, regional, kebudayaan, agama. Konflik komunal terjadi kalau suatu konflik antar individu atau beberapa orang melibatkan komunitas primordial tempat individu atau orang-orang itu menjadi anggotanya. Dalam konflik komunal orang lupa kejadian yang sebenarnya menjadi sebab, penilaian konflik itu dari sudut keadilan akan tergeser oleh solidaritas berlebihan yang memahami konflik itu sebagai serangan sebuah komunitas terhadap komunitas yang lain.

Latar belakang konflik komunal  adalah situasi tertekan, terancam, persaingan keras misalnya para pendatang terasa lebih terampil dan bekerja lebih keras sehingga penduduk asli merasa tersingkir. Ada perasaan adanya ketikadilaan, ada penindasan oleh aparatur negara, tekanan karena transformasi raksasa yamg dialami masyarakat modern-global, frustasi bahwa orang lain maju dan kita sendiri tetap tertinggalan.

Tetapi kaum agamawan juga memikul tanggungjawab. Mereka sendiri tidak boleh terikat oleh komunalisme, harus berani tidak boleh terikat oleh komunalisme, harus berani menjalin komunikasi, mengajak umat mereka untuk bersikap positif, beradap, dan adil. Tak berlebihan dikatakan bahwa para tokoh agama sendiri harus mengalami sebuah pertobatan. Yang dimaksud adalah bertobat dari memandang agama lain pertama-tama sebagai musuh dan saingan, mereka perlu bersedia memandang agama lain sebagai jalan bagi umat masing-masing yang meskipun berbeda tapi tidak mungkin ada di dunia ini di luar kehendak sang pencipta. Hal itu tidak berarti bahwa kita tidak menganggap semua agama sama saja, melainkan bahwa kita bersedia menerima keberadaan, serta menghormati kehidupan umat beragama lain meskipun kita tidak sependapat dan tidak sekepercayaan dengan mereka.

2.5.2.                        Kekerasan Bermotivasi Agama

Kekerasan bermotivasi agama adalah kekerasan yang paling mengkhawatirkan dan juga mengerikan. Dalam sejarah kekerasan itu mau menang, mengalahkan, menindas, menumpas, meniadakan mereka yang berkeyakinan lain. Berkeyakinan lain artinya beragama lain, berbeda aliran dalam agama yang sama, perbedaaan dalam beribadat.

Kekerasan itu amat memalukan dan dipakai oleh kaum ateis untuk menarik kesimpulan bahwa agama adalah malapetaka bagi manusia. Agama-agama seharusnya menjadi pembela paling utama kebebasan beragama dalam arti seluas-luasnya: Bahwa setiap orang berhak mengikuti suara hatinya dalam hal agama dan bahwa tidak ada orang lain maupun sebuah lembaga agama yang berhak menghalangi atau mencampurinya. Kesejatian iman keagamaannya justru terbukti apabila tidak dipakai ancaman, tekanan, kekerasan (yang merupakan cara binatang dan penjahat memecahkan perbedaan). Kalau kekrasan atas nama agama dibiarkan, harkat keagamaan sendiri terancam hancur.

Sikap barbar tak berbudaya ala Taliban yang mau menghancurkan budaya bangsa ats nama keagamaan yang picik tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dianggap sepele. Mereka harus secara keras diprotes sebagai barbar dan orang-orang primitif. Kekuatan mayoritas moderat/mainstream semua agama tidak boleh diam saja, mereka harus bersatu untuk menghentikan tindakan barbar.

2.6.                   Perlu Penyembuhan

Kekerasan oleh orang-orang beragama dan atas nama agama bagi kita semua menjadi tantangan. Kekerasan itu tanda bahwa dalam masyarakat ada sesuatu yang sakit sehingga perlu penyembuhan. Kemampuan untuk bertoleransi perlu dibangun kembali.  Perlu kita bangun kesadaran bahwa Allah menuntut abdi-abdinya agar mereka membawa diri secara beradab. Perlu kita sepakati bahwa konflik-konflik tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan. Memakai kekerasan atas nama agama sebenarnya membantah pesan keagamaan itu sendiri karena kekerasan berarti bahwa seseorang, atau kelompok orang menempatkan diri di tempat Allah. Keagamaan yang sejati adalah rendah hati dan menyerahkan penilaian akhir kepada Sang Pencipta. Agama hanya mutu apabila sepenuhnya menghormati kebebasan beragama karena manusia hanya dapat menyembah Yang Ilahi dari lubuk hatinya yang bebas.

 III.      Kesimpulan

Setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang pluralisme. Agama Kristen memandang pluralisme itu tidak mengandaikan pengakuan pada kebenaran agama lain. Masing-masing yakin akan kebenaran agamanya sendiri, tetapi bersedia menerima umat dan agama lain dalam keberlainannya. Dan bukan urusan kita menilai orang atau umat atau agama lain. Agama Islam memandang pluralisme merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Agama Hindu memandang semua agama adalah sama. Dan agama Buddha berseru agar janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain.

Maka aktualisasi nilai-nilai pancasila tak lain berarti aktualisasi kesediaan seluruh komponen masyarakat untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia itu sebuah Pluralitas karena Indonesia terdiri dari berbagai agama. Pluralisme membutuhkan kemampuan untuk menerima perbedaan, tanpa terus marah-marah dan mau menyamaratakan semuanya.

Negara seharusnya  membina masyarakat supaya saling menerima. Namun pada kenyataannya alat negara tidak mempunyai keberanian dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam permasalahan yang terjadi antara agama.

Penodaan Agama adalah tindakan lahiriah dengan maksud menjelekkan/menghina/mengotori/memperlakukan tidak dengan hormat yang semestinya suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbol-simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, dan lain-lain. Padahal sebenarnya setiap orang bebas memeluk agama yang dipercayainya. Karena itu setiap orang berhak menuntut agar kebebasan beragamanya dihormati  dan dijamin. Dan bahwa tidak ada hak negara untuk memberi label “menyimpang” kepada suatu agama.

Para pemimpin harus menunjukkan keberanian moral untuk menyatakan komitmen mereka pada hak yang sama para minoritas untuk beribadat karena sering yang menjadi permasalahan dalam agama di Indonesia adalah tidak diperbolehkannya beribadah dengan bebas.

Kekerasan atas nama Agama bisa terjadi karena pelbagai alasan. Misalnya, karena emosi, misalnya  mau membalas dendam. Oleh karena itu cara beradap penyelesaian setiap konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai adalah melalui hukum.

Ada juga kekerasan yang disebut Komunal. Yang dengan dimaksud konflik ini adalah konflik antara komunitas-komunitas yang ciri khasnya bersifat kesukuan, regional, kebudayaan, agama.

Dan pada akhirnya kita perlu membangun kesadaran bahwa Allah menuntut abdi-abdinya agar mereka membawa diri secara beradab. Perlu kita sepakati bahwa konflik-konflik tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan. Keagamaan yang sejati adalah rendah hati dan menyerahkan penilaian akhir kepada Sang Pencipta.

 IV.      Analisa

Indahnya keragaman penganut agama yang hidup berdampingan meunjukkan bahwa Indonesia memang negara Pancasila. Apapun agamanya, kedamaian dan toleransi menjadi hal utama.

Potret keberagaman yang terbangun di kampung kecil di Dukuh Kalipuru, Desa Kalirejo, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, bisa menjadi salah satu contohnya. Dukuh kecil yang dihuni 700 orang dari 250 keluarga ini kehidupannya lebih beragam dan toleran. Dukuh itu jadi fakta penting tentang keberagaman masyarakat.

Perbedaan agama dan keyakinan yang ada ternyata tidak sekalipun menjadi masalah yang berarti. Perbedaan yang ada dikelola dengan baik hingga memunculkan rasa saling menghormati.

Empat rumah ibadah pun berdiri saling berdekatan. Masjid at-Taqwa untuk umat Islam, kemudian Gereja Kristen Jawa (GKJ) Boja untuk warga Kristen, Musholla Suwuanuntuk Islam dan Pura Sita Nirmala Jati untuk Hindu.

Selain yang beragama, para penghayat kepercayaan juga hidup berdampingan dengan mereka.

Untuk menjaga kerukunan, warga Kalipuru membuat sebuah kesepakatan, namun tidak tertulis. Kesepakatan yang dimaksud adalah penghormatan.

Jika ada persoalan, akan diselesaikan dengan jalan kedewasaan. Mereka tidak menerbitkan peraturan desa, karena itu nanti bisa menjadi kontroversi, biarlah berjalan sebagaimana adanya. Sudah ada kesepakatan secara adat.

Para tokoh agama yang berada di desa inilah yang menjaga kedamaian Kalipuru agar terhindar dari konflik agama. Keberadaan mereka yang menjabat sebagai perwakilan pemerintah desa dalam menjaga kedamaian dan toleransi sesuai cita-cita Pancasila.

    V.      Daftar Pustaka

Sumber Buku :

Campbell, Cynthia M., Berkat yang Melimpah Pendekatan Kristiani Terhadap Keberagaman Agama, Jakarta : Gunung Mulia, 2015.

Simatupang, T. B., Peranan  Agama-agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila yang Membangun, Jakarta : BPK-GM, 1996.

Suseno, F. M., Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme, Jakarta: Kompas, 2015.

Sumber Elektronik :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pluralisme Diakses Kamis, 17 Maret 2016.

Semarang, Kompas.com

---

[1] F. M. Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme, (Jakarta: Kompas, 2015), 103-104.

[2] Cynthia M. Campbell, Berkat yang Melimpah Pendekatan Kristiani Terhadap Keberagaman Agama, (Jakarta : Gunung Mulia, 2015), 29-30.

[3] F. M. Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme, 104-105.

[4] https://id.m.wikipedia.org/wiki/pluralisme, diakses Kamis, 17 Maret 2016.

[5] F. M. Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme, 105-153.

[6] T. B. Simatupang, Peranan  Agama-agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dalam Negara Pancasila yang Membangun, (Jakarta : BPK-GM, 1996), 72-79.