Nilai-nilai Kemanusiaan Teo. ID - Kelompok VI

Nama              : Christian Darma Putra  Saragih

                           Netti Purnama Sari Pasaribu

                           Rio Laoli

                           Tino Sinaga

                           Tomy J. Sipayung

                           Wahyu Bayu Tarigan

Ting/Jur         : I- D/Theologia

M. Kuliah       : Ilmu Budaya Dasar

Dosen              : Pdt. Edward Simon Sinaga, M.Th                        Kelompok VI

Dehumanisme Politik Agama di Indonesia[1]

I.                   Pendahuluan

Pembahasan ini dalam mengenai “Dehumanisme Politik Agama di Indonesia” itu bagaimana Indonesia dalam membangun kebijakan Dehumanisme di dalam pemerintah dalam bidang pembangunan agama ditandai dengan berbagai kebijkan dan dominasi yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penganut agama-agama diluar 6 agama yang diakui pemerintah. Bicara tentang agama, hakikatnya adalah bicara tentang interpretasi agama, dan faktanya tidak ada interpretasi tunggal dalam agama dan kepercayaan manapun.

II.                Pembahasan

2.1. Perlukah Kolom Agama dalam KTP?

 Sebagai bangsa negara Indonesia, bangga dengan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”, dalam pengertiannya sadar akan bahwa keberagaman atau pluralitas adalah fakta sosiologis. Keberagaman terlihat nyata dalam etnisitas, agama, kepercayaan, warna kulit, bahasa, dan tradisi, semua itu menjadi modal sosial yang amat penting dalm kehidupan berbangsa dan bernegara. Bicara tentang agama, hakikatnya adalah bicara tentang interpretasi agama, dimana sepanjang interpretasi agama ti dak membawa kepada kemutlakan agama dan kepercayaan tertentu, kekerasan, dan pemangsaan terhadap kelompok yang berbeda agama. Keberagaman agama adalah sebuah keniscahyaan yang tidak dapat dihindari, apalagi diingkari. Persoalannya, pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatur kehidupan umat beragama dengan prinsip “humanisme” yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga sesuai dengan landasan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Buktinya, dalam aturan yang lebih operasional, ditemukan sedikitnya empat bentuk kebijakan yang mencerminkan “Dehumanisme” politik agama.

ü  Pertama, UU No. 1/PNPS/1965: bagaimana tentang pencegahan atau penyalah gunaan dalam penodaan agama.

ü  Kedua, surat edaran Mendagri No. 477/74054/1978 yang menegaskan lima (5) agama yang diakui yaitu: Protestan, Islam, Katolik, Hindu, dan Budha.

ü  Ketiga, TAP MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN, antara lain menegaskan penyangkalan terhadap agama lokal , sekaligus himbauan terhadap pengikutnya memilih salah satu dari 5 agama “diakui”, yang kemudian secara salah kaprah dianggap agama induk.

ü  Keempat, Undang-Undang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya menegaskan harus memilih salah satu dari enam(6) agama, setelah konghucu diakui tahun 2006.

Pemerintah Jokowi mengajukan kebijakan baru, boleh mengosongkan kolom agama di KTP bagi penganut di luar 6 agama. Jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan, sebaliknya berlaku bagi semua warga. Demikian sebaliknya, jika harus diisi, maka berilah kebebasan semua warga untuk mengisinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan ada warga yang terpaksa memilih agama lain hanya karena agama yang dianutnya tidak termasuk dalam daftar agama yang diakui negara. 

Hal paling mendasar,kebijakan pemerintah mengakui hanya 6 agama bertentangan dengan semangat humanisme, juga tidak sejalan dengan spirit Pancasila dan Konstitusi. Dehumanisme politik agama tersebut menyebabkan para penganut selain 6 agama tersebut tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah, seperti tidak memperoleh dana bantuan, fasilitas , dan berbagai perlindungan yang diberikan pemerintah padahal mereka adalah sesama anak bangsa. Bentuk perbedaan yang merugikan inilah yang disebut dengan prilaku diskriminatif.

Berbagai kebijakan dehumanisme tersebut menjadi hambatan struktural yang kasat mata dalam pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui langkah-langkah konkret berikut.

Pertama, pemerintah sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan harus mampu secara konsisten menjabarkan spirit humanisme seperti dinyatakan dalam Pancasila dan Konstitusi untuk kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan yang lebih operasional di bawahnya. Untuk itu, perlu reformasi sebagai aturan dan kebijakan yang terkait kehidupan umat beragama.

Kedua, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan hak kebebasan beragama semua warga tanpa kecuali sebagai bentuk pengakuan adanya persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia.

Ketiga, mendorong para pemuka agama mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa agar membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan melibatka semua unsur agama di masyarakat dalam merespons berbagai fenomena kehidupan agama.   

Dengan ungkapan lain, solusi yang tepat adalah mendorong pemerintah menerapkan humanisme politik dalam bidang agama sehingga terkikis semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap penganut agama di luar 6 agama tersebut. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memenuhi hak-hak sipil dan politik semua penganut agama dan kepercayaan di negeri ini, termasuk juga mereka yang mengaku tidak beragam.

2.2. Pentingnya Kebebasan Beragama

Fakta kebinekaan agama di Indonesia melatarbelakangi adanya prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi. Dalam berbagai dokumen HAM, kebebasan diartikan dengan kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiaadaan kendala (hambatan); kekuasaan untuk memilih dan bertindak seseorang dn tujuannya semata unuk melindungi martabat manusia. Sudah sangat umum dikenal adanya empat jenis kebebasan (four freedom), yaitu kebebasan ekspresi, kebebasan beragama, kebebasan untuk berkeinginan, dan kebebasan dari rasa takut. UUD 1945, terutama setelah diamandemen secara tegas pula mencantumkan hak atas kebebasan beragama. Lebih lanjut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama, bahkan di dalam penjelasannya disebutkan secara tegas dan jelas bahwa hak itu dijamin tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

            Perlu dicatat, pengertian hak kebebasan beragama atau keyakinan dalam berbagai dokumen HAM mencakup pengertian yang luas. Paling tidak, mencakup delapan (8) komponen:

            Pertama, kebebasan internal. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya.

            Kedua, kebebasan eksternal. Maksudnya, setiap orang memiliki kebebasan, baik secara individu maupun di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran dan peribadahannya.

            Ketiga, prinsip tidak ada paksaan. Tidak seorangpun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

            Keempat, prinsip nondiskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaan tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul.

            Kelima, mengakui adanya hak orang tua atau wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

            Keenam, kebebasan lembaga atau status legal. Adanya jaminan bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas.

            Ketujuh, adanya pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Pembatasan kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dilakukan oleh undang-undang dan semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

            Kedelapan, prinsip nonderogability (tidak ada pengurangan). Negara tidak boleh mengurangi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan tersebut dalam keadaan apa pun, termasuk dalam kondisi darurat perang.

Hal yang penting adalah setiap warga menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu dan mencederai sesama warga bangsa, tidak memaksakan agama pada orang lain, tidak melakukan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap orang lain. Berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragam. Dalam upaya dakwah atau penyebaran agama, tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tersebut.    

2.3. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama yang masuk dalam ranah forum eksternal tentulah tidak bersifat mutlak, bukan hak tanpa batas. Hak itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apa pun agamanya. Pembatasan atau peraturan itu hanya boleh dilakukan dengan undang-undang, serta alasan yang digunakan adalah semata untuk perlindungan terhadap semua warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang mengaku tidak beragama. Dengan demikian, tujuan utama pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan atas kehidupan, integritas, kesehatan warga negara atau kepemilikan mereka. Pembatasan dimaksud sebagaimana terbaca dalam pasal 18, ayat 3 mencakup lima hal berikut:

Pertama, pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kedua, pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum, antara lain : keharusan mendaftarkan badan hukum organisasi masyarakat, mendapat izin untuk melakukan rapat umum, mendirikan tempat ibadah yang diperuntukkan untuk umum. Pembatasan kebebasan menjalankan pidana bagi narapidana. Ketiga, pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pembatasan yang diizinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan intervansi guna memecah epidemi atau penyakit lainnya. Keempat, pembatasan untuk melindungi moral masyarakat. Pembatasan dapat dilakukan pemerintah, bahkan untuk binatang tertentu yang dilindungi undang-undang agar tidak disembelih guna perlengkapan ritual aliran agama tertentu. Kelima, pembatasan itu melindungi hak kebebasan orang lain.

2.4. Menegakkan Prinsip Pluralisme Agama

Salah satu bentuk upaya konkret untuk mengikis dehumanisme dalam bidang agama adalah menegakkan prinsip prularisme agama. Pluralisme hendaklah dimaknai bahwa setiap agama harus berani mengakui eksistensi dan hak agama lain dan selanjutnya bersedia aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan berbagai agama menuju terciptanya suatu keharmonisan masyarakat. Setiap agama memiliki dasar teologinya sendiri untuk mengklaim dirinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, semua agama juga mempunyai dasar teologis untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan dan Wahyulah yang merupakan kebenaran absolut. Tugas manusia hanyalah menyampaikan kebenaran dan membuat interpretasi atas kebenaran yang diyakininya itu. Tragisnya, Indonesia khususnya banyak umat beragama baik Muslim maupun non-Muslim yang salah baca dalam menilai konsep pluralisme. Beberapa kelompok konservatif misalnya menganggap wacana pluralisme sebagai ancaman atas identitas, sendi-sendi, dan nilai-nilai keKristenan yang mereka yakini kebenarannya mutlak dari Tuhan, mengancam doktrin evangelisme, dan misionarisme.

Dalam konteks bangsa Indonesia yang secara sosiologis sangat plural, cara pandang keagamaan yang toleran, pluralis dan peaceful sangat diperlukan untuk menjaga bumi pertiwi ini agar tidak larut dalam konflik, tidak tenggelam dalam jurang pertikaian, kekerasan, dan peperangan. Untuk itu humanisme kebijakan pembangunan bidang agama mutlak diperlukan. Bagi Romo Mangun, humanisme adalah cita-cita dasar berdirinya negara Indonesia. Kalau begitu, semua kebijakan pemerintah seharusnya berujung pada upaya pemenuhan dan perlindungan HAM sebagai negara yang merdeka, pada gilirannya membawa kepada kesebaikan dan kesejahteraan hidup sebagai bangsa Indonesia.

III.             Analisa

Politik agama membicarakan tentang permasalahan dan membahas cara mengatasinya indonesia terdiri dari enam agama yang berbeda. Arti dari agama adalah tidak kacau, semua ter’arah kepada kebenaran dan keharmonisan sesama ciptaan Tuhan. Berbagai cara sudah di lakukan oleh beberapa tokoh untuk melakukan perdamaian secara agama, tetapi banyak juga pelaku melanggar ajaran dari agama dan hukum yang diakui oleh bangsa untuk perdamean. Seharusnya agama adalah jembatan membangun perdamaian  itu. Setiap orang bebas dalam memeluk agama, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Namun ada juga oknum-oknum yang membuat kebebasan beragama itu tidak terlaksana. Hal itu terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakanginya, seperti iming-iming tentang menjadi seorang penganut agama yang ditawarkan. Seperti halnya dengan memberikan suatu bantuan-bantuan pada orang lain. Bantuan-bantuan seperti bahan pokok, hiburan, kebahagiaan, kesenangan. Dan setelah orang itu merasa nyaman dengan apa yang diberikan  maka mereka secara berlahan-lahan akan  menarik sasaran kepada agama yang mereka anut. Dan setelah mereka berhasil menarik seseorang itu, maka seseorang itu akan tidak lagi menerima apa yang dia terima sebelum dia masuk dalam agama yang ditawarkan itu. Hal inilah yang disebut karena ada yang diinginkan maka seseorang memilih agamanya, bukan karena imannya yang membuat seseorang untuk memilih agamanya. Hal ini sangat tidaklah diperbolehkan atau dilarang dalam peraturan negara kita ini. Karena kebebasan itu tidak boleh dipengaruhi.

IV.             Kesimpulan

Kami para penyaji menyimpulkan bahwa bangsa indonesia memiliki 6 agama yang diakui negara ini dan ada beberapa agama lokal hanya ditemukan dalam laporan LSM pegiat pluralisme, seperti Indonesian Conference on religion for peace (ICRP), dan sejumlah dokumen organisasi HAM. Kita memiliki jembatan persatuan dan perdamaian dalam negara Indonesia terhadap perbedaan agama yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pentingnya kebebasan beragama di indonesia untuk menjalin persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Kebebasan yang dimaksud disini bukan sesukanya melakukan apa yang di kehendakinya melainkan kebebasan untuk berkarya, menghargai, beragam, beribadah dan tidak merugikan pihak lain. Karena banyaknya perbedaan agama di indonesia perlu menegakkan atau menanamkan sikap Pluralisme agama yang akan berusaha untuk menghargai agama lain dan menuju terciptanya suatu keharmonisan masyarakat. Dengan begitu bangsa yang kita cintai akan penuh kedamaian dan akan menjadi panutan bagi bangsa lain.

V.                Daftar Pustaka    

Y. B. Mangunwijaya, Humanisme,Penerbit Kompas: Jakarta,2015

---

[1] Y. B. Mangunwijaya, Humanisme,(Penerbit Kompas: Jakarta,2015), 95-109