Nilai-nilai Kemanusiaan Teo. IB - Kelompok VI

Nama                          :Andri Togatorop

                                     Ella Angelia Surbakti

                                     Ratna Octavia Damanik

  Vetty Pebris saragih

Tingkat/Jurusan        : I^B/Theologia

Mata Kuliah               : Ilmu Budaya Dasar

Dosen                          :Pdt.Edward Simon Sinaga,M.Th

Dehumanisme Politik Agama di Indonesia[1]

I.                   Pendahuluan

Di Indonesia ada banyak orang yang menjadi korban oleh orang-orang yang kuat, walaupun sekarang Indonesia sudah dikatakan merdeka. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana dehumanisme politik Agama di Indonesia pada saat ini. Semoga sajian ini dapat menambah wawasan kita didalam medan pelayanan nantinya. Tuhan Yesus memberkati.

II.                Pembahasan

2.1.Latar Belakang

Tidak heran jika Romo Mangun sangat gencar dengan menawarkan konsep manusia humanis untuk melawan semua bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dari pengalaman hidupnya, dia menemukan bahwa yang selalu menjadi korban oleh pihak yang lebih kuat, baik dalam masa kemerdekaan maupun masa pembangunan, tiada lain ialah rakyat kecil, khususnya yang miskin, terlebih perempuan dan anak-anak.

Dehumanisme pemerintah dalam bidang pembangunan agama ditandai dengan berbagai kebijakan dan dominasi yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penganut agama minoritas, khususnya penganut agama-agama diluar 6 agama yang “diakui” pemerintah.

2.2.Perlukah Kolom Agama dalam KTP?

Bicara tentang agama, hakikatnya adalah bicara tentang interpretasi agama, dan faktanya tidak ada interpretasi tunggal dalam agama dan kepercayaan mana pun. Sepanjang interpretasi agama tidak membawa kepada pemutlakan agama dan kepercayaan tertentu, kekerasan, dan pemaksaan terhadap kelompok yang berbeda. Keberadaan agama adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari apalagi diingkari. Dalam aturan yang lebih operasional, melalui bentuk kebijakan yang mencerminkan dehumanisme politik agama, muncul kebijakan dehumanisme berupa pencantuman kolom agama dalam KTP. Aturan tersebut sangat diskriminatif karena agama yang boleh diisi dalam kolom tersebut hanyalah agama yang diakui pemerintah. Bagi penganut agama diluar 6 agama tersebut harus memilih salah satu, dan itu berarti mereka harus berbohong dalam pengisian kolom tersebut. Terpaksa berbohong bukan hanya dalam KTP, melainkan juga dalam sejumlah dokumen vital lainnya yang mencantumkan kolom agama.

Pemerintah Jokowi mengajukan kebijakan baru, yaitu boleh mengosongkan kolom agama di KTP bagi penganut diluar 6 agama. Jelas itu bukan solusi bijak karena belum sesuai dengan prinsip humanism universal yang mengakui kesederajatan semua manusia apa pun agama dan kepercayaan yang mereka anut. Ada berbagai kebijakan dehumanisme yang menjadi hambatan structural yang kasat mata dalam pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui langkah-langkah konkret berikut:

1.      Pemerintah sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan harus mampu secara konsisten menjabarkan spirit humanism seperti dinyatakan dalam Pancasila dan Konstitusi untuk kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan yang lebih operasional dibawahnya. Untuk itu, perlu reformasi berbagai aturan dan kebijakan terkait kehidupan umat beragama.

2.      Pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan hak kebebasan beragama semua warga tanpa kecuali sebagai bentuk pengakuan adanya persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia.

3.      Mendorong para pemuka agama mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa agar membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan melibatkan semua unsure agama dimasyarakat dalam merespon berbagai fenomena kehidupan agama.

Dengan ungkapan lain, solusi yang tepat adalah mendorong pemerintah menerapkan humanism politik dalam bidang agama sehingga terkikis semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap penganut bagama diluar 6 agama tersebut. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memenuhi hak-hak sipil dan politik semua penganut agama dan kepercayaan dinegeri ini, termasuk juga mereka yang mengaku tidak beragama.

2.3.Pentingnya Kebebasan Beragama

Fakta kebinekaan agama di Indonesia melatarbelakangi adanya prinsip kebebasan beagama dalam konstitusi. Sudah sangat umum dikenal adanya 4 (empat) jenis kebebasan (free freedom), yaitu: kebebasan ekspresi, kebebasan beragama, kebebasan untuk berkeinginan, dan kebebasan dari rasa takut. Selanjutnya, Husein Nasr, ilmiwan Iran, memilah dua bentuk kebebasan beragama, yaitu kebebasan untuk menjadi (freedom to be), dan kebebasan bertindak (freedom to act), yang pertama bersifat tanpa batas, sedangkan yang keduadapat dibatasi oleh aturan.

UUD 1945, terutama setelah diamandemen secara tegas pula mencantumkan hak atas kebebasan beragama. Artinya, kebebasan beragama di Indonesia telah menjadi hak konstitusional dari setiap warga Negara Indonesia. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) juga menyatakan hal yang sama, dan bahkan didalam penjelasannya disebutkan secara tegas dan jelas bahwa hak itu dijamin tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Untuk konteks Indonesia, jaminan kebebasan beragama terlihat jelas pada sejumlah kebijakan berikut:

1.      UUD 1945 Pasal 28 E “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

2.      UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayssnnys itu.

3.      UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik, Pasal 18 ayat1 “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama”, ayat 2 “ Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

4.      UU NO.39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 ayat 1 “setiap orang bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat 2”Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengertian hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam berbagai dokumen HAM mencakup pengertian yang luas dan mencakup 8 komponen, yaitu:

1.      Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan kepercayaannya.

2.      Kebebasan Eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, baik secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya didalam pengajaran dan peribadahannya.

3.      Prinsip tidak ada paksaan

Tidak seorang pun dapat menjadi subjekl pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadosi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

4.      Prinsip nondiskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu didalam wilayah kekuasaan tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, dan bahkan asal-usul.

5.      Mengakui adanya hak orang  tua atau wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

6.      Kebebasan lembaga dan status legal

Adanya jaminan bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk didalamnya hak kemandirian didalam pengaturan organisasinya.

7.      Adanya pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal.

Pembatasan kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dilakukan oleh undang-undang dan semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

8.      Prinsip nonderogability (tidak ada pengurangan).

Negara tidak boleh mengurangi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan tersebut dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi darurat perang.

2.4.Pembatasan Hak Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama yang masuk dalam ranah forum eksternal tentulah tidak bersifat mutlak, bukan hak tanpa batas. Hak itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggungjawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesame manusia, apapun agamanya.

            Pembatasan kebebasan beragama mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan, mengejewantahkan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang yang termasuk dalam lokus kebebasan bertindak. Dengan demikian, tujuan utama pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan atas kehidupan, integritas, kesehatan warga Negara atau keepemilikan mereka. Namun, harus selalu diingat bahwa semua bentuk pembatasan itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat, bukan untuk mengurangi, apalagi membelenggu kebebasan masyarakat.

            Pengaturan pembatasan terdapat dalam Pasal 18, Ayat 3:

1.      Pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

2.      Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjagfa ketertiban umum, antara lain keharusan mendaftarkan badan hukum organisasi keagamaan masyarakat, mendapat izin untuk melakukan rapat umum, pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana.

3.      Pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

4.      Pembatasan untuk melindungi moral masyarakat.

5.      Pembatasan untuk melindungi hak kebebasan orang lain.

2.5.Menegakkan Prinsip Pluralisme Agama

Pluralisme agama adalah lawan dari eksklusivisme agama. Pluralisme hendaklah dimaknai bahwa setiap pemeluk agamapemeluk agama harus berani mengakui eksistensi dan hak agama lain dan selanjutnya bersedia aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan berbgai agama menuju terciptanya suatu keharmonisan masyarakat.

Bagi Roma Mangun, humanism adalah cita-cita dasar berdirinya negarab Indonesia. Semua kebijakan pemerintah seyogianya berujung pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai warga Negara yang merdeka, dan pada gilirannya membawa kepada kesejahteraan hidup sebagai bangsa Indonesia. Itulah yang disebut Romo Mangun dengan kebujakan humanism seperti dijelaskan dalam novelnya, Burung-burung Manyar:…tanah air ada disana, dimana ada cinta dan kedekatan hati, dimana tidak ada manusia menginjak manusia lain.

III.             Analisa

Pada awalnya Pluralisme di Indonesia sangatlah baik,  tetapi  karena adanya problema dan kasus – kasus yang terjadi di Indonesia membuat nama Indonesia semakin rendah dimata Negara lain. Begitu juga dengan agama yang kita anut dan dipercayai bahwa agama tidak boleh hilang ataupun di tutupi dalam sebuah identitas. Agama sangatlah penting ditunjukan melalui perbuatan, tingkah laku, sikap kita dalam mengerjakan pekerjaan dalam kehidupan. Tidak baik jikalau agama dalam sebuah identitas hilang hanya karena suatu masalah atau problema yang dapat menjadikan agama itu sendiri tidak berarti bagi masyarakat. Dapat kita ambil contoh: identitas agama dalam sebuah KTP, bahwa ada peraturan yang menegaskan tidak boleh ada identitas agama dalam sebuah KTP jika tidak ada bukti yang kuat bahwa dia benar – benar menganut agama itu sendiri. Tetapi jika ada orang asing yang bernegara di Indonesia maka seseorang tersebut boleh memilih salah satu agama yang diakui di Negara Indonesia . hal ini dapat kita bandingkan bahwa ternyata di Indonesia agama itu dijadikan sebagai pajangan atau hiasan dalam sebuah identitas karena pada awalnya di dalam KTP atau identitas lain agama itu harus ditunjukkan bukan sebagai khiasan atau pajangan tetapi sebagai identitas yang menunjukkan bahwa agama – agama di Indonesia tidak dipilih – pilih tetapi diyakini dan dipercayai.

Setiap manusia memiliki hak kebebasan dalam beragama, hak memilih agama yang diyakini dan dipercayai menurut agama yang diakui oleh Negara yaitu keenam agama. Tetapi kebebasan itu tidak didapatkan setiap manusia, tempat peribadatan, karena kepelbagaian agama tidak menjalankan tujuan agama Negara atau dengan kata lain tidak menghargai agama orang lain. Di Indonesia masih banyak pandangan yang eksklusivisme sehingga menganggap agamanya sendirilah yang paling benar sedangkan agama orang lain tidak. Agama seharusnya tidak dijadikan sebagai politik dalam mementingkan kebutuhan sendiri apalagi di dalam sebuah identitas. Agama itu tidak dipilih seperti memilih suatu benda atau barang yang di inginkan, disitu perlu disitu jugalah agama itu berfungsi bagi seseorang tersebut. Tetapi agama itu diakini dalam hati, iman, dan pengharapan. 

IV.             Daftar Pustaka

 Y.B. Wijaya, Mangun IX, Humanisme, Jakarta: KOMPAS, 2015

---

[1] Mangun Wijaya, Humanisme, (Jakarta: KOMPAS, 2015), 94-109.